TIMIKA, Koranpapua.id – Komisi IV DPRK Mimika menyoroti dugaan ketidaksesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan dalam proyek Kantor Polsek Agimuga. Proyek yang menggunakan APBD Mimika Tahun Anggaran 2026 itu memiliki nilai lebih dari Rp3 miliar.
Komisi IV membahas hasil pemeriksaan lapangan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mimika, Selasa (10/11/2026), di Kantor DPRK Mimika.
Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom, memimpin pertemuan tersebut. Anggota komisi, Kepala Dinas PUPR Inosensius Yoga Pribadi, serta perwakilan kontraktor dan konsultan pengawas turut menghadiri rapat.
Dewan Pertanyakan Volume dan Pekerjaan Fondasi
Elinus mengatakan, RDP merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV ke lokasi pembangunan pada 21 Oktober 2026.
Menurutnya, dewan menemukan sejumlah bagian pekerjaan yang diduga tidak mengikuti gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
“Temuan utama kami meliputi kekurangan volume atau reduksi galian tanah yang tidak sesuai perencanaan, kekurangan volume pasangan batu kali pada struktur bangunan, serta indikasi penggunaan metode pondasi gantung,” ungkap Elinus kepada wartawan seusai RDP.
Ia juga menyoroti pekerjaan penimbunan material pasir dan batu ke dalam fondasi. Berdasarkan pemeriksaan saat kunjungan, Komisi IV menilai pekerjaan tersebut belum sesuai spesifikasi.
Elinus meminta kontraktor mengacu pada kontrak, gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan spesifikasi teknis dalam melaksanakan pembangunan.
“Ini menjadi catatan agar kontraktor yang bekerja tidak mengubah volume pekerjaan. Kalau gambar perencanaan sudah sesuai RAB, mereka harus bekerja berdasarkan itu, tanpa ada upaya mengurangi volume,” tegasnya.
Menurut Elinus, Dinas PUPR telah mengevaluasi temuan tersebut dan menginstruksikan kontraktor serta konsultan pengawas melakukan perbaikan melalui mekanisme Contract Change Order (CCO).
PUPR Jelaskan Tindak Lanjut Temuan
Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti catatan Komisi IV.
Ia memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berkoordinasi dengan penyedia jasa serta konsultan pengawas untuk memperbaiki pekerjaan.
Yoga menjelaskan, salah satu persoalan muncul saat proses penimbunan. Menurutnya, konsultan pengawas saat itu berada di Timika untuk mengurus administrasi pembayaran sehingga pengawasan langsung di lokasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menyebut kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan penimbunan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Namun, Yoga mengatakan penyedia jasa mulai melakukan perbaikan sehari setelah kunjungan Komisi IV.
“Dalam RDP tadi telah dipaparkan bahwa seluruh catatan kunjungan kerja dewan sudah diperbaiki oleh penyedia dengan didampingi konsultan pengawas, dan pengerjaannya kembali disesuaikan dengan gambar perencanaan,” jelasnya.
Pengawasan Proyek Jadi Perhatian
Yoga mengapresiasi pengawasan Komisi IV terhadap proyek Kantor Polsek Agimuga. Ia mengatakan luas wilayah dan banyaknya lokasi pembangunan membuat PUPR membutuhkan dukungan pengawasan dari DPRK serta masyarakat.
“Mimika ini sangat luas dengan berbagai titik pembangunan infrastruktur yang tidak mungkin kami pantau setiap saat. Karena itu, masukan dan pengawasan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
CV Aurel Intan Permata mengerjakan pembangunan Kantor Polsek Agimuga dengan sumber anggaran APBD Mimika 2026.
Pernyataan mengenai penyelesaian perbaikan dalam berita ini bersumber dari Dinas PUPR. Bahan pemberitaan belum memuat hasil pemeriksaan ulang Komisi IV terhadap pekerjaan setelah perbaikan maupun tanggapan langsung kontraktor.
Penulis: Ril Minggu
Editor : Marthen LL Moru
