TIMIKA, Koranpapua.id – Akses keluar-masuk Bandara Baru Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terganggu setelah sekelompok warga melakukan aksi menuntut penyelesaian persoalan tanah yang diklaim belum mendapat kepastian dari pemerintah selama bertahun-tahun, Selasa 10 November 2026.
Akibat aksi tersebut, akses yang sebelumnya menggunakan dua jalur kini hanya dapat dilalui melalui satu pintu keluar dan masuk. Kondisi ini membuat kendaraan yang hendak menuju maupun meninggalkan kawasan bandara harus menggunakan jalur yang masih terbuka.
Aksi tersebut berkaitan dengan tuntutan pemecahan sertifikat dan pembayaran ganti rugi tanah di sepanjang poros Jalan Bandara Baru serta kawasan jalan menuju perumahan Dinas Perhubungan.
Pemohon Minta Kepastian Status Tanah
Berdasarkan pemberitahuan tertulis tertanggal 25 Juli 2026, empat pemohon, yakni Yutam Tsolme, Enggel Anggaibak, Benediktus Katagame, dan Alexs Anggaibak, menyatakan persoalan tanah tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian.
Mereka mengklaim telah mengajukan tuntutan ganti rugi tanah kepada Pemerintah Kabupaten Mimika sejak 20 tahun lalu. Sementara permohonan pemecahan sertifikat tanah kepada pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) disebut telah diajukan sejak 12 tahun lalu.
Tuntut Ganti Rugi dan Pelebaran Jalan
Dalam pemberitahuan itu, para pemohon menegaskan tidak pernah melepaskan maupun menjual seluruh bidang tanah seluas 23.000 meter persegi kepada pemerintah. Mereka menyebut sebagian lahan telah dijual kepada pemerintah, sedangkan bagian lainnya diklaim belum pernah diperjualbelikan.
Atas dasar itu, mereka meminta pemerintah memberikan kepastian penyelesaian melalui pemecahan sertifikat tanah serta pembayaran ganti rugi atas lahan seluas 500 meter persegi di poros Jalan Bandara dan tanah di kawasan jalan menuju perumahan Dinas Perhubungan.
Selain persoalan ganti rugi, mereka juga meminta perhatian pemerintah terhadap pelebaran jalan untuk kepentingan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan bandara.
Dalam pemberitahuan tersebut, para pemohon memperingatkan akan melakukan penutupan akses secara lebih luas apabila tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan dalam waktu dekat.
Pemkab Mimika dan BPN Belum Memberikan Keterangan
Penutupan itu disebut dapat mengakibatkan kendaraan maupun masyarakat tidak bisa melintasi pintu keluar-masuk bandara.
Para pemohon meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan BPN segera menindaklanjuti persoalan tersebut, terutama menyangkut status kepemilikan lahan, pemecahan sertifikat, dan penyelesaian ganti rugi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika maupun BPN terkait tuntutan para pemohon. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
