TIMIKA, Koranpapua.id– Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Papua Tengah mendorong petani lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), menjadi pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah tersebut dinilai dapat menjadikan program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka pasar bagi hasil pertanian sekaligus menggerakkan perekonomian petani lokal.
Ketua DPD HKTI Papua Tengah terpilih, Aner Maisini, mengatakan HKTI harus mendorong petani di Papua Tengah naik kelas dan mampu melihat pertanian sebagai bagian dari kegiatan ekonomi.
Aner yang juga Bupati Intan Jaya itu menyampaikan hal tersebut setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Papua Tengah di salah satu hotel di Timika, Sabtu 3 Oktober 2026.
“Bagaimana kita memastikan petani-petani yang ada di Papua Tengah, lebih khusus orang Papua, bisa menjadi petani modern. Mereka harus mampu menghitung hasil pertanian untuk kebutuhan bisnis dan pasar sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan daerah dan negara,” kata Aner.
Menurutnya, Papua Tengah memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, potensi tersebut membutuhkan pendampingan, edukasi, teknologi, serta akses pasar agar hasil pertanian dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, HKTI akan mendorong keterhubungan antara produksi petani dan berbagai program pemerintah yang membutuhkan pasokan pangan secara berkelanjutan, termasuk MBG.
“Ini tugas kita bersama. Bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya masyarakat lokal bisa diberdayakan, termasuk memastikan SPPG dapat berjalan dan HKTI juga mendorong komoditas pertanian lokal untuk bisa diserap,” ujarnya.
Petani Jangan Hanya Jadi Penonton
Aner mengatakan koordinasi antara HKTI, pemerintah daerah, SPPG, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting agar program nasional seperti MBG memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah.
Petani lokal, kata dia, harus menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut, bukan hanya sebagai penerima manfaat.
Pendekatan itu dinilai penting karena sejumlah wilayah di Papua Tengah memiliki karakteristik daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Karena itu, pengembangan pertanian perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah dan kearifan lokal.
HKTI Papua Tengah juga akan mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah, termasuk kopi, agar tidak berhenti sebagai hasil produksi masyarakat, tetapi dapat diolah dan dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.
Aner menegaskan, HKTI tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
HKTI Diminta Jadi Jembatan Petani
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN HKTI Manimbang Kahariady meminta kepengurusan HKTI Papua Tengah membangun komunikasi aktif dengan pemerintah dan petani.
Menurut Manimbang, HKTI harus menjadi jembatan yang membawa persoalan petani dari kampung hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Tujuan kita satu, memajukan pertanian Indonesia dan memajukan petani Indonesia. Apa pun kebijakan yang terkait dengan petani, sampaikan ke DPN agar dapat diteruskan kepada pemerintah,” kata Manimbang.
Ia juga mendorong HKTI Papua Tengah mendukung kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan produksi pangan dan swasembada pangan dan tidak terjebak dalam rutinitas organisasi. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
