TIMIKA, Koranpapua.id – Kondisi geografis Kabupaten Mimika yang mencakup wilayah pegunungan hingga pesisir menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.
Pemerintah Kabupaten Mimika pun mendorong inovasi agar layanan kependudukan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Dorongan itu mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika di salah satu hotel di Timika, Senin 21 September 2026.
Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong mengatakan pelayanan publik harus menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah. Karena itu, FKP tidak boleh sekadar menjadi agenda formal, tetapi harus menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki pelayanan.
Menurut dia, zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukan sekadar mengejar predikat.
“Ini harus diwujudkan melalui perubahan budaya kerja, perilaku aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Emanuel secara khusus mendorong Disdukcapil mengembangkan pola pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses.
“Saya dorong terciptanya inovasi pelayanan yang adaptif agar mampu menjangkau warga di wilayah terpencil, baik kawasan pegunungan maupun pesisir,” ucapnya.
Menurut dia, pelayanan administrasi kependudukan berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan harus terus diperbaiki, termasuk dalam hal transparansi, kecepatan, keramahan, serta penanganan pengaduan.
Ilebih jauh, ia meminta setiap rekomendasi yang dihasilkan melalui FKP tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
“Melalui forum ini, mari kita bangun komitmen bersama untuk memperkuat integritas, peningkatan standar pelayanan, memperbaiki penanganan pengaduan, dan mendorong inovasi pelayanan, yang lebih penting, setiap hasil dan rekomendasi dari forum ini harus ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ajaknya.
FKP tersebut dihadiri jajaran OPD, instansi vertikal, kepala distrik, lurah, pihak puskesmas, tokoh agama, serta perwakilan universitas di Kabupaten Mimika.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan kerja sama lintas OPD untuk mendukung percepatan dan keterpaduan pelayanan.
Ketua Panitia Venska S. G mengatakan kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, forum diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan pelayanan, mendorong inovasi, menyusun rekomendasi bersama, serta memastikan pelayanan publik yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat Mimika. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
