TIMIKA, Koranpapua.id- Sejumlah kontraktor Orang Asli Papua (OAP) mendatangi kantor Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika di Jalan Cenderawasih, SP 2, Timika, Rabu 19 Agustus 2026. Mereka memprotes dugaan penyimpangan pelaksanaan afirmasi pengadaan bagi pengusaha OAP.
Para kontraktor menilai hak pengusaha asli Papua dalam proses pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 108 Tahun 2025 tentang afirmasi pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha Papua tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Aksi tersebut kemudian berujung pada pemalangan kantor BPBJ menggunakan kayu dan Seng. Sejumlah pegawai yang berada di dalam kantor diminta keluar. Massa juga menuntut Bupati Mimika Johannes Rettob hadir dan memberikan jawaban atas persoalan yang mereka sampaikan.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Mimika, Anton Pasoro, menemui massa menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pengadaan.
“Kami adalah pelaksana, bukan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kami melaksanakan sesuai regulasi. Kalau Bapak-Ibu meminta kami membatalkan, kami justru melanggar regulasi,” kata Anton.
Menurut dia, BPBJ tidak dapat mengambil keputusan di luar ketentuan yang berlaku karena seluruh proses pengadaan juga dilakukan melalui sistem dan regulasi yang telah ditetapkan.
Kerena itu, Anton meminta para kontraktor menyampaikan tuntutan tersebut langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan.
“Saya setuju, tolong didorong ke Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Ada perintah dari atas, kami langsung eksekusi di bawah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Pemuda Amungme-Kamoro (APA), Hellois Kemong, mengatakan pihaknya hadir untuk merespons aspirasi para kontraktor OAP yang merasa hak mereka tidak diberikan secara semestinya.
Ia bahkan menuding adanya dugaan permainan dalam proses pengadaan. Karena itu, massa meminta pemerintah mengevaluasi proses tender yang dinilai tidak memberikan ruang sebagaimana mestinya bagi pengusaha OAP.
“Kantor ini kami palang karena banyak siluman-siluman di dalam kantor ini. Ada bupati kecil-kecil di dalam,” ujarnya.
Hellois juga menyinggung adanya pengusaha OAP yang sebelumnya mengikuti proses tender tetapi kemudian dibatalkan. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan para kontraktor.
“Kami datang menuntut hak kami. Saya sebagai ketua APA mewakili teman-teman kontraktor meminta Bupati sebagai orang tua kami turun dan menjawab serta memberikan jaminan kepada kontraktor Orang Asli Papua,” katanya.
Ia menegaskan tuntutan tersebut tidak boleh berhenti pada pernyataan, tetapi harus disertai tindakan konkret dari pemerintah daerah.
“Tidak ada lagi basa-basi. Kami tahu permainan demikian itu seperti apa,” kata Hellois.
Massa juga mendesak agar paket pekerjaan yang telah dimenangkan melalui proses tender dan dinilai tidak sesuai dengan skema afirmasi bagi OAP dievaluasi, termasuk paket yang telah ditetapkan pemenangnya.
“Yang sudah memenangkan tender itu saya harap dibatalkan. Semua pokja-pokja yang memenangkan itu harus dibatalkan karena itu jalur khusus, tender khusus untuk Orang Asli Papua,” ujarnya.
Hellois menegaskan, tuntutan tersebut didasarkan pada kebijakan afirmasi yang menurut mereka telah memberikan ruang khusus bagi pengusaha OAP dalam pengadaan pemerintah.
“Orang Asli Papua punya hak yang sudah diatur dalam undang-undang. Perpres 108 itu sudah ada,” katanya.
Hingga berita ini dipublikasikan sekitar pukul 11.58 WIT, massa masih menduduki kantor BPBJ Mimika sembari menunggu Bupati Mimika hadir untuk memberikan jawaban atas tuntutan mereka. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
