TIMIKA, Koranpapua.id- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.
Ia mengingatkan, lambannya realisasi anggaran berpotensi memicu tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta berdampak pada kualitas pembangunan di Kabupaten Mimika.
Pernyataan tersebut disampaikan Primus kepada wartawan di Kantor DPRK Mimika, Senin 27 Juli 2026, menyikapi masih rendahnya realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika yang hingga kini menjadi perhatian.
“Penyerapan anggaran ini saya minta agar OPD bekerja lebih keras sehingga realisasinya bisa dipercepat,” ujar Primus
“Waktu kita sudah semakin dekat dengan pembahasan APBD Perubahan. Dari jauh-jauh hari kami sudah mengingatkan, jangan sampai setiap tahun Mimika kembali menyisakan SiLPA,” tambahnya.
Menurut dia, kebiasaan mempercepat pekerjaan menjelang akhir tahun harus segera dihentikan. Sebab, pola kerja tersebut dinilai dapat mengurangi kualitas pembangunan karena pelaksanaan kegiatan lebih berorientasi pada mengejar target serapan dibandingkan hasil pekerjaan.
“Kalau pekerjaan baru dimulai di akhir tahun, yang dikejar bukan lagi mutu pembangunan, tetapi bagaimana proyek itu cepat selesai. Akibatnya kualitas pekerjaan sering kali diabaikan,” katanya.
Primus meminta OPD tidak menunda proses administrasi, pelelangan, maupun pelaksanaan kegiatan fisik agar seluruh program dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Ia menegaskan, anggaran yang telah ditetapkan melalui APBD merupakan amanah yang harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan nyata, bukan sekadar mengejar habisnya anggaran.
“Jangan sampai hanya karena ingin menghabiskan anggaran, pekerjaan dilakukan asal selesai. Anggaran ini sudah ditetapkan sejak tahun lalu, sehingga seharusnya pelaksanaannya sudah berjalan maksimal sejak awal tahun,” ujarnya.
Selain persoalan serapan anggaran, Primus juga mengingatkan para pimpinan OPD agar menjaga sinergi dengan Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam menjalankan program pembangunan.
Sebab menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memiliki arah yang sama dengan kebijakan kepala daerah agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“OPD harus mendukung penuh Bupati dan Wakil Bupati. Jangan sampai OPD berjalan dengan programnya sendiri, sementara kepala daerah memiliki arah kebijakan yang berbeda. Semua harus sejalan demi kepentingan masyarakat Mimika,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
