TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah, menargetkan 25 kampung menjadi wilayah bebas buang air besar sembarangan (BABS) pada 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), distrik, pemerintah kampung hingga puskesmas.
Upaya percepatan program Stop BABS itu dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Kick-Off Pelaksanaan Kerja Sama Swakelola Tipe III di salah satu hotel di Timika, Jumat 13 November 2026.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot mengatakan, program percepatan Stop BABS telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2025.
Namun, dengan jumlah 133 kampung di Kabupaten Mimika, diperlukan kerja bersama agar upaya peningkatan sanitasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Menurut dia, persoalan sanitasi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan puskesmas. Pemerintah distrik dan kampung, serta seluruh pemangku kepentingan, perlu terlibat aktif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.
“Jangan kita kerja sendiri-sendiri. Puskesmas punya kegiatan, tetapi di masyarakat ada pemerintah kampung dan pemerintah distrik. Mereka harus dilibatkan. Kita harus membangun koordinasi yang kolaboratif,” kata Ananias saat membuka kegiatan.
Ia menegaskan, keberhasilan program Stop BABS tidak cukup diukur dari jumlah sosialisasi yang dilakukan. Lebih penting dari itu adalah perubahan perilaku masyarakat agar tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan dan mulai menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Karena itu, edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya sanitasi sehat, tetapi juga memiliki fasilitas untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ananias juga mendorong agar pembiayaan program dilakukan melalui kolaborasi berbagai sumber anggaran, bukan hanya mengandalkan Dinas Kesehatan.
“Pembiayaannya tidak mesti semua dari Dinas Kesehatan. Bisa dari puskesmas, kemudian pemerintah kampung juga bisa menyisihkan dana kampung untuk kegiatan ini. Kalau kita bekerja sama, persoalan di masyarakat bisa ditangani bersama,” ujarnya.
Selain koordinasi dan dukungan anggaran, ia mengingatkan pentingnya pendekatan sosial dan budaya dalam pelaksanaan program, terutama ketika memberikan edukasi kepada masyarakat asli Papua.
Menurutnya, petugas di lapangan harus mampu menyampaikan pesan tentang sanitasi dengan bahasa yang santun serta menghargai kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Pendekatan tersebut penting agar edukasi dapat diterima tanpa membuat masyarakat merasa dihakimi.
Sementara itu, Ketua Panitia, Chris, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai kebijakan, strategi, metodologi, dan rencana pelaksanaan percepatan Stop BABS di Mimika.
Pelaksanaan program ini juga melibatkan Yayasan Gapai Harapan Papua sebagai mitra pembangunan yang akan mendukung percepatan melalui pendekatan dan metodologi yang telah disiapkan.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh OPD, distrik, kampung, puskesmas, dan mitra pembangunan dapat mengintegrasikan program sanitasi ke dalam perencanaan dan penganggaran sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk mencapai target 100 persen Stop BABS di Kabupaten Mimika pada 2027. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
