TIMIKA, Koranpapua.id– Pemanfaatan Dana Desa atau Dana Kampung (sebutan untuk di Papua), harus merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
Karena itu, setiap kepala kampung wajib mengelola Dana Kampung sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
Ini bertujuan agar tidak ada lagi pengelolaan Dana Kampung yang keliru sebagaimana temuan Inspektorat Mimika dalam melakukan pengawasan dan pembinaan selama ini.
“Berbagai temuan yang muncul dalam pemeriksaan harus menjadi bahan evaluasi bersama agar mengulang kesalahan yang sama,” tegas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot.
Ananias mengingatkan hal ini ketika membuka kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dana Kampung yang diselenggarakan Pemerintah Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Kamis 18 Juni 2026.
Dalam kegiatan itu, menghadirkan seluruh kepala kampung dan bendahara kampung di wilayah Distrik Iwaka.
Ananias menegaskan, kepala distrik memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung.
Hal itu perlu disampaikan Ananias, mengingat selama ini masih ada pemahaman yang keliru bahwa pengelolaan dana kampung tidak perlu melibatkan kepala distrik.
“Saya tegaskan kepala distrik punya kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Kampung. Jadi jangan mengabaikan peran kepala distrik,” kata Ananias.
Ia meminta setiap laporan pertanggungjawaban dan administrasi penggunaan dana kampung terlebih dahulu dikoordinasikan dengan kepala distrik sebelum disampaikan kepada instansi terkait.
“Koordinasi tersebut penting agar pengawasan berjalan maksimal dan kepala distrik mengetahui penggunaan anggaran di wilayah kerjanya,” pungkas Ananias.
Ananias juga menyoroti peran operator dan pendamping dalam pengelolaan Dana Kampung. Pemerintah daerah akan mengevaluasi pendamping dan operator untuk memastikan mereka menjalankan tugas sesuai aturan serta tidak merugikan kepala kampung.
“Mereka (operator dan pendamping-Red) memiliki pemahaman teknis yang lebih baik terkait sistem administrasi dan pelaporan Dana Kampung. Jangan sampai nanti ada masalah, lalu kepala kampung baru mengatakan dirinya ditipu operator atau pendamping,” ujar Ananias.
Selain persoalan pengawasan, Ananias mengingatkan kepala kampung agar tidak membayar utang kepada pihak ketiga atau rentenir dengan harapan dilunasi setelah dana desa cair.
Ia mengaku pernah menemukan kasus dana desa yang baru dicairkan langsung habis untuk membayar utang, sehingga program kampung yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan maksimal.
“Kalau dana yang diterima sebagian besar habis untuk bayar utang, lalu kegiatan kampung mau dikerjakan dengan apa. Ini yang harus dihindari,” pesannya.
Kepala Distrik Iwaka, Jhon Kemong, mengatakan sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan dana kampung benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, selama ini distrik memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan dan penggunaan dana kampung.
Karena itu diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi antara pemerintah kampung, distrik, dan instansi terkait.
“Dana kampung yang nilainya cukup besar harus dipastikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Jhon Kemong.
Ia berharap anggaran tersebut mampu memberdayakan masyarakat, sehingga perlu ada pengawasan dan kontrol yang jelas agar penggunaannya tidak salah sasaran.
Jhon Kemong menjelaskan, sosialisasi tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat peran distrik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kampung.
Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, distrik dapat mengetahui alokasi anggaran, tujuan penggunaan dana, serta hasil yang dicapai oleh masing-masing kampung.
“Kami ingin ada keterbukaan informasi kepada distrik sehingga proses pengawasan dapat berjalan efektif. Dengan begitu, berbagai temuan dalam pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti dan tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya,” katanya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
