TIMIKA, Koranpapua.id- Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, melontarkan peringatan keras kepada pejabat yang belum mengembalikan fasilitas dinas, khususnya kendaraan operasional, pasca mutasi dan pelantikan jabatan.
Ia menegaskan, imbauan telah disampaikan sejak awal pelantikan dan serah terima jabatan, namun hingga kini masih ada yang diabaikan.
“Sampai hari ini saya dapat informasi bahwa masih juga belum menyerahkan fasilitas. Padahal saat pelantikan kemarin kami sudah sampaikan untuk kembalikan,” tegas Emanuel saat memimpin apel gabungan, Senin 13 April 2026.
Ia mengungkapkan adanya praktik pejabat yang berpindah jabatan namun tetap membawa kendaraan dinas. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus segera dihentikan.
“Jadi ada pejabat yang pindah, kendaraan juga ikut pindah. Saya berharap ini penyampaian terakhir. Yang sudah menyerahkan terima kasih, dan yang belum segera menyerahkan kepada pejabat yang baru,” ujarnya.
Emanuel secara khusus menyoroti kendaraan roda empat yang hingga kini belum dikembalikan, sementara pejabat baru justru mengalami kesulitan fasilitas kerja.
“Ini saya ingatkan kembali lagi terutama kendaraan roda empat, tolong diperhatikan. Setelah melantik pejabat baru, aset-aset harus dipindahkan juga,” katanya.
Ia juga mengakui keterbatasan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah saat ini.
Bahkan, sejumlah pejabat yang baru dilantik, termasuk staf ahli, dilaporkan belum mendapatkan kendaraan operasional.
“Memang kita ada kesulitan kendaraan juga. Pejabat yang baru dilantik juga mengalami kesulitan kendaraan. Ada pejabat yang baru dilantik, pindah, juga kendaraan ikut pindah. Ini yang jadi masalah,” ungkapnya.
Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan sanksi bagi pejabat yang membandel, Emanuel menegaskan bahwa dirinya telah memberikan peringatan tegas.
Pihaknya akan melakukan pengecekan ulang dalam waktu dekat. “Sudah, saya sudah tegaskan tadi. Besok nanti minggu depan saya cek lagi. Kalau belum dikembalikan,” katanya.
Terkait kemungkinan penarikan paksa, ia menyebut langkah tersebut sebagai opsi terakhir. Namun, ia menekankan pentingnya kesadaran para pejabat sebagai bagian dari etika dalam pemerintahan.
“Itu paling terakhir. Tapi kita minta untuk kesadaran. Kan ini pejabat-pejabat sudah tahu kita bekerja buat pemerintahan. Begitu pindah tinggalkan, kecuali barang pribadi,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
