NABIRE, Koranpapua.id- Mungkin ini menjadi kabar gembira bagi lulusan SMA dan SMK di Papua Tengah.
Tahun 2026 ini, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan membantu memfasilitasi proses seleksi masuk ke enam sekolah kedinasan milik pemerintah.
Menindaklanjuti program ini, BKPSDM Papua Tengah bekerjasama dengan delapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di wilayah itu.
“Pekan depan kami turunkan tim ke delapan kabupaten, mulai dari Nabire, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai dan Paniai,” kata Kepala BKPSDM Papua Tengah Denci Meri Nawipa dalam rapat internal BKPSDM, Kamis 10 April 2026.
Dikatakan, tim selanjutnya melakukan sosialisasi, dan sekaligus memberi pemahaman kepada calon mahasiswa dan orang tua bahwa masih banyak sekolah kedinasan yang dibiayai oleh pemerintah di luar IPDN.
Menurut Denci, adapun enam sekolah kedinasan tersebut yang siap difasilitasi BKPSDM di tahun 2026 yakni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).
Termasuk Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Sekolah Tinggi Metereologi dan Geofisika (STMKG), dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
“Sama seperti IPDN, kita akan prioritaskan untuk putra-putri Asli Papua Tengah untuk dapat kuliah gratis dan disiapkan menjadi birokrat,” ujar Denci.
Dikatakannya, provinsi ini dibentuk untuk membangun dan memberdayakan anak-anak Asli Papua. “Itu juga bagian dari roh Otonomi Khusus. Jadi ini harus jadi role dalam seleksi nanti,” tegasnya.
Kepala Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM Papua Tengah Wanda Joice Tangkere, S.Sos,M.IP menjelaskan, semua sekolah kedinasan dibangun untuk mencetak SDM berkualitas.
Dari enam sekolah kedinasan ini, ada tiga jalur masuk dalam proses seleksi yakni jalur reguler yaitu penerimaan lulusan SMA/Sederajat di seluruh Indonesia untuk mengisi formasi pegawai kementerian/lembaga.
Jalur afirmasi kewilayahan khusus untuk enam provinsi di Tanah Papua. Dan jalur ketiga yaitu pembibitan khusus dimana masing-masing akan dibiayai Pemprov Papua Tengah.
“Mereka ini yang akan kembali pulang mengabdi ke Papua Tengah. Kita telah bersurat ke Kemenpan RB untuk minta sejumlah kuota tahun ini,” kata Joice. (Redaksi)
