TIMIKA, Koranpapua.id– Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong reformasi birokrasi serta pelaksanaan program prioritas dalam satu tahun kepemimpinan Bupati Johannes Rettob (JR) dan Wakil Bupati Emanuel Kemong.
Dalam pemaparannya pada acara refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati JR menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi yang kita lakukan ini adalah reformasi kelembagaan dan kepegawaian,” tegasnya.
“Kami sudah melakukan mutasi, rotasi, perpanjangan, hingga pemberhentian. Walaupun kami didemo, tidak apa-apa. Tujuan kami adalah masa depan Kabupaten Mimika,” tandas JR.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menyiapkan generasi Papua agar menjadi tuan di daerahnya sendiri.
“Kalian boleh marah kepada kami, tapi pemerintah harus berpikir ke depan untuk anak-anak Amungme dan Kamoro agar menjadi tuan di negerinya sendiri,” lanjutnya.
Di sektor pendidikan, Pemkab Mimika mencatat penambahan sejumlah fasilitas sekolah.
Pada 2025, pemerintah menambah satu PAUD yang dikelola PKK, dua Sekolah Raya (SMP dan SMA bekerja sama dengan Kementerian Sosial), serta satu sekolah unggulan gratis berkurikulum internasional.
“Kami bangun Sekolah Transformasi Nusantara. Anak-anak boleh masuk gratis, tetapi tesnya cukup sulit,” kata Johannes.
Selain itu, ia mengakui bahwa rasio guru dan murid secara umum sudah baik, namun distribusinya masih perlu diperbaiki.
“Jumlah guru dan murid sudah cukup, tetapi pendistribusiannya yang belum baik. Ini yang akan kami benahi ke depan,” jelasnya.
Di bidang kesehatan, Pemkab Mimika juga mengambil langkah strategis, termasuk menanggung kembali peserta PBI BPJS yang sempat terhapus akibat kebijakan nasional.
“Sebanyak 52.000 orang yang sebelumnya tidak lagi mendapat PBI BPJS, tahun ini kami kembalikan dan biayai melalui APBD,” ungkapnya.
Penanganan stunting juga menunjukkan hasil positif. Angka stunting di Mimika turun dari sekitar 27 persen pada 2024 menjadi sekitar 22 persen pada 2025.
“Kita berhasil menurunkan sekitar 5 persen. Bahkan secara perhitungan daerah, angka kita sudah di kisaran 9 persen,” tambahnya.
Dalam sektor perumahan, pemerintah membangun 207 rumah layak huni pada 2024–2025.
Tahun ini, ditargetkan pembangunan 343 rumah dari APBD dan 117 rumah dari APBN, dengan total target nasional mencapai 400 unit.
Pelayanan publik juga diperkuat melalui inovasi digital. Pemkab Mimika menghadirkan Mal Pelayanan Publik Digital yang diklaim sebagai satu-satunya di Papua Tengah.
“Pelayanan di sini tidak boleh lebih dari 10 menit. Kita sudah melayani 261 jenis perizinan dalam satu tempat, dan semuanya gratis,” tegas Johannes.
Di bidang sosial, Pemkab Mimika memberikan beasiswa kepada pelajar untuk melanjutkan pendidikan di 50 universitas ternama di Indonesia.
“Mahasiswa yang mendaftar akan difasilitasi pemerintah dan masuk secara gratis melalui program beasiswa emas,” ujarnya.
Berbagai program lain turut dijalankan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi 10.000 warga, program makanan bergizi gratis bagi 5.000 siswa di 23 sekolah.
Termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan dan pesisir.
Menutup pemaparannya, JR menegaskan bahwa seluruh program pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Intinya pembangunan ini untuk menurunkan kemiskinan, menekan pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi”.
“Itu sudah menjadi kebahagiaan bagi kami. Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
