TIMIKA, Koranpapua.id– Tim Harmonisasi penyelesaian tapal batas yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dijadwalkan turun langsung ke lokasi konflik Kapiraya, pada Jumat 26 Februari 2026.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat bersama di Timika, Rabu 25 Februari 2026, sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Papua Tengah untuk mempercepat penyelesaian konflik di wilayah tersebut.
Ketua Tim Penyelesaian Konflik Kapiraya, Marten Ukago, memastikan seluruh persiapan tengah dimatangkan sebelum tim bergerak ke lapangan.
“Rencana ke Kapiraya telah kami sepakati bahwa hari ini dan besok menjadi hari persiapan. Aksi turun ke lapangan adalah hari Jumat, itu sudah disepakati,” ujar Marten.
Ia menjelaskan, tahap pertama difokuskan pada konsolidasi lintas kabupaten serta pengumpulan dan verifikasi data historis terkait tapal batas adat antara Suku Mee dan Kamoro.
“Yang tahu persis tapal batas tersebut adalah masyarakat yang sudah lama hidup di sana. Jadi tim yang pergi ke sana akan mengumpulkan informasi dari masyarakat agar konflik ini tidak berkepanjangan,” katanya.
Menurutnya, hasil kesepakatan nantinya akan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar bagi gubernur untuk menerbitkan Peraturan Gubernur tentang penetapan tapal batas.
Setelah itu, tim akan menindaklanjuti dengan penegasan batas administratif di tiga kabupaten tersebut.
Seluruh pihak termasuk pemilik hak ulayat akan dilibatkan dalam penandatanganan kesepakatan, disertai tahapan monitoring dan evaluasi guna memastikan kondisi tetap kondusif pascapenyelesaian konflik.
Sementara itu, tiga bupati dari Mimika, Dogiyai, dan Deiyai menyatakan komitmen untuk mendukung seluruh keputusan yang dihasilkan Tim Harmonisasi dalam rangka penyelesaian konflik Kapiraya.
“Intinya kami tiga bupati siap melakukan untuk perdamaian,” ujar Bupati Mimika. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
