TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Provinsi Papua Tengah di tahun 2026 akan mendapatkan bantuan pembangunan rumah layak huni sebanyak 900 unit.
Dari 900 rumah tersebut, 400 unit diprioritaskan untuk warga korban bencana banjir di Kampung Iwaka, Distrik Iwaka dan 500 unit untuk warga kurang mampu di wilayah Mimika.
Rencana pembangunan ratusan unit rumah ini, terungkap dalam pertemuan resmi Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau bersama jajaran Direktorat Jenderal Perumahan di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan-Jakarta, Jumat 13 Februari 2026.
“Dalam pertemuan itu pemerintah pusat menyatakan komitmennya untuk membantu pembangunan 400 unit rumah khusus bagi korban banjir,” ujar Sekda Abraham kepada koranpapua.id, Senin 16 Februari 2026.
Menurut Sekda, selain 400 unit rumah korban banjir, dalam pertemuan itu pemerintah pusat juga berencana akan menambah 500 unit rumah bagi keluarga tidak mampu di wilayah Mimika.
Pada pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Kampung Iwaka bersama rombongan, juga membahas langkah konkret pemerintah pusat dalam merespons dampak bencana banjir yang telah merusak permukiman warga dan memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sekda Mimika Abraham Kateyau menyampaikan bahwa bantuan rumah khusus bagi korban banjir menjadi kebutuhan mendesak.
Pasalnya, hingga kini masih banyak warga Kampung Iwaka yang hidup dalam kondisi tidak layak huni pascabencana.
Ia menegaskan, pemerintah daerah telah berupaya maksimal, namun keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam percepatan pemulihan.
“400 unit rumah khusus bagi korban bencana banjir di Kampung Iwaka menjadi prioritas utama. Ini sangat penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak langsung,” ujar Sekda Abraham.
Dikatakan, sinyal positif untuk pembangunan tambahan 500 unit rumah bagi keluarga tidak mampu di Kabupaten Mimika, dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Secara khususnya untuk masyarakat di wilayah kampung dan distrik yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur dasar.
Sekretaris Kampung Iwaka Jacob Pattikawa yang turut hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan, bahwa masyarakat telah lama menunggu kepastiannya bantuan perumahan.
Ia berharap janji tersebut tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi segera direalisasikan di lapangan.
“Kami berharap bantuan ini benar-benar diwujudkan, karena warga kami sudah terlalu lama hidup dalam kondisi memprihatinkan setelah banjir,” katanya.
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen awal dari Direktorat Jenderal Perumahan untuk menindaklanjuti usulan pembangunan rumah khusus dan rumah bantuan sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah pusat juga akan melakukan verifikasi data serta koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah guna memastikan program tepat sasaran.
Rencana pembangunan total 900 unit rumah di Kabupaten Mimika ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya korban bencana dan keluarga tidak mampu.
Namun demikian, publik kini menunggu bukti nyata di lapangan, mengingat berbagai program bantuan perumahan sebelumnya kerap terkendala birokrasi, anggaran, maupun proses administrasi yang berlarut.
Masyarakat Kampung Iwaka berharap komitmen tersebut segera diwujudkan, sehingga mereka dapat kembali hidup dengan aman, layak, dan bermartabat setelah dihantam bencana yang mengubah kehidupan mereka secara drastis. (Redaksi)
