JAKARTA, Koranpapua.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mendapatkan sinyal positif oleh Kerajaan Inggris untuk mendukung sejumlah agenda pembangunan.
Di antaranya yang meliputi lingkungan, energi, sektor pendidikan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah itu.
Sinyal dukungan Inggris, diperkuat dengan pertemuan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey CVO, OBE.
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman resmi Duta Besar Inggris, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 03 Februari 2026 sekitar pukul 13.00 WIB.
Pertemuan ini menjadi forum strategis. Salah satunya untuk membahas rencana penyelenggaraan 12th International Flora Malesiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solutions Conference.
Kegiatan agenda Internasional ini dijadwalkan berlangsung di Manokwari tanggal 9–14 Februari 2026 mendatang.
Selain itu, pertemuan juga membuka ruang pembahasan peluang kerja sama antara Pemprov Papua Barat dan Pemerintah Inggris dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Seperti dikutip dari Diskominfo Papua Barat, menyebutkan bahwa hubungan Papua Barat dan Kedutaan Besar Inggris telah terjalin erat sejak masa jabatan pertama Gubernur Dominggus Mandacan periode 2017–2022.
Salah satu tonggak penting kerja sama tersebut adalah lahirnya Deklarasi Manokwari, yang menegaskan komitmen Papua Barat dalam menjaga hutan dan lingkungan sebagai bagian dari kontribusi global.
Karenanya dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas perkembangan implementasi Deklarasi Manokwari, termasuk capaian yang telah diraih.
Serta tantangan yang masih dihadapi, peluang dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Inggris melalui kerja sama dengan kementerian terkait.
Pihak Kedutaan Besar Inggris menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan diskusi awal dengan Kementerian Kehutanan terkait program pendataan dan registrasi hutan adat di sejumlah wilayah Papua.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Dominggus Mandacan, menjelaskan bahwa komitmen Deklarasi Manokwari telah diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret daerah.
Pemprov Papua Barat telah menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengacu pada RTRW Nasional sekaligus mengakomodasi RTRW kabupaten.
Dalam RTRW tersebut, Papua Barat menetapkan 70 persen kawasan hutan untuk dilindungi dan 50 persen wilayah laut untuk dijaga, dengan prinsip pemanfaatan yang bijaksana.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Papua Barat telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Otonomi Khusus, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 serta 23 Peraturan Daerah Khusus.
Dua regulasi itu mengatur tentang hutan adat dan regulasi turunan telah disiapkan dan saat ini memasuki tahap pelaksanaan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Dominggus juga secara langsung mengundang Duta Besar Inggris untuk menghadiri konferensi internasional di Manokwari.
Undangan tersebut disambut positif oleh Dubes Inggris, yang menyatakan apresiasi atas komitmen Papua Barat dalam isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Disela pertemuan tersebut Dubes Inggris juga menanyakan prioritas Papua Barat, khususnya terkait upaya penyelarasan agenda Deklarasi Manokwari dengan kebijakan pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut.,M Si menjelaskan bahwa Papua Barat mendorong pendekatan pembangunan berbasis lanskap Ridge to Reef.
Pendekatan ini diarahkan agar pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan dan energi, tetap sejalan dengan perlindungan keanekaragaman hayati serta penguatan hak masyarakat adat.
Salah satu contoh implementasinya adalah pengembangan Kampung Wisata Kwau sebagai proyek percontohan.
Dalam bidang riset dan inovasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menjalin kerja sama dengan Royal Botanic Gardens dalam upaya pemetaan dan penetapan kawasan tumbuhan penting di Papua Barat.
Kerja sama ini menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang daerah, khususnya dalam menentukan kawasan yang harus terus dilindungi dan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
“Kawasan yang dilindungi tersebut memiliki kekayaan tumbuhan endemik serta flora dan fauna bernilai penting yang wajib dilestarikan,” jelas Prof Charlie.
“Sekaligus menyimpan potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam dialog tersebut, Dubes Inggris juga menyinggung peran British Petroleum (BP) di Papua Barat.
Gubernur Dominggus menjelaskan bahwa kehadiran BP sejak awal telah melalui proses panjang dengan melibatkan masyarakat adat, hingga kini beroperasi dan memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah.
Gubernur secara khusus meminta dukungan Dubes Inggris terkait realisasi partisipasi interes (PI) 10 persen yang diharapkan dapat segera dibayarkan pada triwulan pertama tahun 2026.
Dana tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak industri migas.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembentukan BUMD dan kerja sama penjualan gas dengan BP Tangguh.
Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja bagi khususnya masyarakat Papua Barat dan Tanah Papua pada umumnya.
“Kita harapkan lebih banyak berdayakan masyarakat lokal, memang sudah berjalan dan harus ditingkatkan lagi. Semacam pelatihan dan kursus supaya lebih terampil fungsikan peralatan dan semua aktivitas dan bisa kurangi tenaga kerja dari luar,” harap Gubernur.
Menutup pertemuan, Dubes Inggris menyampaikan tawaran program beasiswa ke Inggris bagi mahasiswa Papua.
Tahun ini menjadi momentum awal dengan adanya aplikasi mahasiswa asal Papua untuk melanjutkan studi di Inggris.
“Pertama kali ada orang asli Papua yang mau belajar di inggris melalui aplikasi mahasiswa Papua untuk program beasiswa,” tutur Dominic Jermey.
“Harapan kami akan melihat mahasiswa di Papua Barat, untuk ke universitas-universitas di Inggris, belum tahu tetapi tahun ini pertama kali ada aplikasi dari Papua,” bebernya.
Gubernur Dominggus Mandacan menyambut positif tawaran tersebut dan berharap dapat menyiapkan generasi muda Papua Barat agar mampu memanfaatkan peluang pendidikan internasional dan kembali mengabdi di daerah.
“Nanti kita adakan pertemuan lebih lanjut dan bisa kita siapkan anak-anak calon mahasiswa melalui aplikasi untuk dapat memenuhi syarat untuk kuliah di Inggris,” kata Gubernur. (Redaksi)
