YOGYAKARTA, Koranpapua.id– Tingginya angka anak putus sekolah di Papua, dinilai bisa berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius, tidak hanya bagi Papua, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Pakar ekonomi pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Romi Bhakti Hartarto, mengatakan pendidikan adalah fondasi utama pembentukan modal manusia.
Ketika angka putus sekolah tinggi, akumulasi modal manusia akan terhambat sehingga produktivitas tenaga kerja menurun.
“Dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada kinerja ekonomi daerah. Tenaga kerja dengan pendidikan rendah akan sulit bersaing,” ujarnya seperti dilansir Viva Jogja, Sabtu 3 Desember 2026.
Menurutnya, merujuk laporan Bank Dunia yang menyebutkan wilayah dengan tingkat putus sekolah di atas 20 persen beresiko terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih rendah 1–1,5 persen dalam satu dekade dibandingkan daerah dengan capaian pendidikan lebih baik.
Romi menegaskan, rendahnya kualitas pendidikan di Papua akan membatasi kemampuan daerah tersebut dalam memanfaatkan peluang industrialisasi dan modernisasi ekonomi.
Akibatnya, masyarakat lokal berisiko tersisih dari sektor strategis yang justru berkembang di wilayah mereka sendiri. “Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga keadilan pembangunan,” katanya.
Dari perspektif nasional, tingginya angka putus sekolah di Papua berpotensi mengganggu pemanfaatan bonus demografi Indonesia.
Ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah dapat memperlebar kesenjangan dan meningkatkan risiko Indonesia terjebak dalam middle income trap.
Romi menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Papua harus dipandang sebagai kepentingan strategis nasional.
Dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, Papua membutuhkan tenaga kerja lokal yang mampu mengelola dan memberi nilai tambah secara berkelanjutan.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah untuk mengembangkan sekolah terpadu atau integrated school yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan.
“Pendekatan ini efektif untuk menekan angka putus sekolah, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur,” pungkasnya (Redaksi)
