TIMIKA, Koranpapua.id- Laporan mengenai 700.000 anak-anak Papua putus sekolah yang dilaporkan oleh Tito karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sungguh membuat hati sedih.
Papua Raya yang dikenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang mumpuni justru meninggalkan cerita piluh untuk masa depan anak-anak di wilayah itu.
Jika benar laporan yang disampaikan Mendagri, maka ini menjadi suatu alaram keras atas kegagalan sistemik yang selama ini terabaikan.
Hal itu ditegaskan Kurniasih Mufidayati, Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, dalam keteranganya di Jakarta, Jumat 19 Desember 2025.
Kurniasih meminta agar laporan dari Mendagri yang berasal dari Bupati Manokwari dilakukan verifikasi faktual agar menemukan realitas di lapangan.
“Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak sekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan,” ujarnya.
“Kita dorong segera cek data yang valid dan segera lakukan langkah cepat penanganan,” saran Kurniasih.
Persoalan ini, menurut Kurniasih, berakar pada ketidaksinkronan data yang akut.
Merujuk pada data BPS dan progres Dapodik, masih terdapat disparitas angka partisipasi murni (APM) yang mencolok antara wilayah perkotaan dan pegunungan di Papua.
Seringkali, kendala internet dan keterbatasan operator sekolah membuat ribuan anak tidak terdaftar, sehingga mereka kehilangan akses bantuan sosial pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Harus ada validasi fisik di lapangan dengan menggandeng tokoh adat dan gereja. Kita butuh data yang jujur agar intervensi anggaran tepat sasaran,” pungkasnya.
Karena menurutnya, jangan sampai anggaran besar habis hanya untuk urusan administratif, sementara anaknya tidak ada di sekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS ini menyebutkan tipologi wilayah geografis bisa menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pemerataan pendidikan di Papua.
Kurniasih menawarkan solusi berupa penguatan sekolah berpola asrama (boarding school) sebagai jawaban atas tantangan geografis yang ekstrem.
Kurniasih juga menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi para guru yang bertugas di wilayah rawan.
Menurutnya, mustahil mengharapkan angka putus sekolah turun jika tenaga pendidiknya sendiri merasa terancam saat menjalankan tugas.
“Negara tidak boleh absen. Kita punya hutang sejarah untuk memastikan anak-anak di Papua mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan di Pulau Jawa,” tandasnya.
Karena pendidikan adalah kunci utama untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di tanah Papua.
Seperti diketahui, sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap laporan yang menyebut 700 ribu anak Papua tidak bersekolah.
Mendagri Tito Karnavian mengungkap laporan itu disampaikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam rapat terkait percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana, Jakarta, Selasa 16 Desember 2025. (Redaksi)
