TIMIKA, Koranpapua.id- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menyerukan agar kekerasan bersenjata di seluruh wilayah Papua dihentikan.
Seruan ini disampaikan Munafrizal Manan, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM dalam keterangan tertulisnya, Rabu 19 November 2025.
Desakan untuk hentikan kekerasan senjata ini, setelah timbulnya korban akibat operasi militer yang berlangsung di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Manan menilai, kekerasan bersenjata hanya akan memperburuk situasi yang ada, dan akan menciptakan lingkaran kekerasan yang tidak berkesudahan.
“Setiap konflik bersenjata akan selalu membuat masyarakat sipil menjadi korban. Kekerasan bersenjata yang terjadi sering menimbulkan gelombang pengungsi dari kalangan warga sipil tidak bersenjata,” ucap Manan.
Dalam konflik bersenjata di Kabupaten Lanny Jaya misalnya, ribuan warga sipil terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi massal. Selain itu, dua warga lainnya juga dilaporkan hilang pasca konflik tersebut.
Oleh karena itu, Manan menyarankan agar paradigma militeristik yang selama ini digunakan oleh para pihak yang berkonflik untuk segera ditinggalkan.
“Diganti dengan pendekatan dialog dan kemanusiaan sebagai jalan resolusi konflik,” tutur Manan.
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem mengatakan, operasi di Lanny Jaya dilakukan tanpa peringatan dan terjadi ketika warga sedang bersiap menuju gereja.
“Helikopter menembaki area perkebunan dan pemukiman,” pada 10 November 2025 lalu.
YKKMP mencatat 28 rumah warga rusak berat, 25 di antaranya merupakan honai tradisional.
Sementara itu, seluruh aktivitas sosial mulai dari sekolah, pelayanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi berhenti total. (Redaksi)
