TIMIKA, Koranpapua.id- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) ke-III Tahun 2025, yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Senin 10 November 2025.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari itu, diikuti oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah, termasuk para direktur rumah sakit.
Rakerkesda kali ini mengusung tema “Aksi Bersama untuk Papua Tengah Sehat: Strategi Efektif Peningkatan Kesehatan.”
Kegiatan tersebut dibuka secara bersama oleh drg. Yohanes Tebai, Sekretaris Dinkes Provinsi Papua Tengah, Dr.Reynold Rizal Ubra, S.Si, M.Epid, Kadinkes Kabupaten Mimika.
Ikut membuka kegiatan itu, Dr. Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc, Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
drg. Yohanes Tebai dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakerkesda menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi.
Termasuk menyamakan arah kebijakan, dan mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten Papua Tengah.
“Rakerkesda ini menjadi ruang untuk menyatukan komitmen dan langkah kita dalam mewujudkan visi Gubernur Papua Tengah, yakni mempercepat akses dan pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok,” ujar Yohanes.
Ia menyampaikan bahwa Gubernur Papua Tengah menargetkan RSUD Nabire menjadi rumah sakit rujukan bagi Kabupaten Dogiyai dan Intan Jaya.
Sedangkan RSUD Paniai akan berfungsi sebagai pusat rujukan bagi Kabupaten Deiyai dan Dogiyai.
Yohanes juga menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan melalui akreditasi rumah sakit, penambahan tenaga kesehatan, serta penguatan fasilitas pelayanan dasar di semua kabupaten.
Program prioritas “Ko Harus Sehat”, kata Yohanes, menjadi langkah strategis pemerintah provinsi untuk memperkuat pelayanan promotif dan preventif, sekaligus menjamin pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang belum tercover oleh BPJS.
“Program Ko Harus Sehat adalah roh Otonomi Khusus di sektor kesehatan. Pemerintah ingin memastikan semua warga Papua Tengah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak, termasuk kasus-kasus yang belum dijamin BPJS,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yohanes menambahkan bahwa arah kebijakan pembangunan kesehatan Papua Tengah ke depan akan berfokus pada lima hal utama.
Yaitu, peningkatan sarana prasarana, penambahan tenaga kesehatan, penguatan pelayanan primer dan rujukan, perencanaan anggaran yang efisien, serta pemerataan akses layanan di seluruh kabupaten.
“Kita ingin memastikan seluruh kabupaten berjalan dalam arah yang sama. Dengan perencanaan matang dan kerja sama yang kuat, Papua Tengah akan menjadi provinsi yang sehat, kuat, dan terang,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, yang juga turut membuka kegiatan, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakerkesda di Kabupaten Mimika.
“Kami menyambut gembira pelaksanaan Rakerkesda di Kabupaten Mimika. Forum ini menjadi sarana penting bagi seluruh kabupaten untuk berbagi pengalaman dan strategi memperkuat pelayanan kesehatan di Papua Tengah,” ujarnya.
Reynold menjelaskan, Kabupaten Mimika memiliki wilayah sangat luas mencapai 21.000 kilometer persegi dengan populasi sekitar 329 ribu jiwa, di mana sekitar 50 persen merupakan penduduk asli Papua.
Sebagai daerah dengan infrastruktur kesehatan terlengkap di Papua Tengah, Mimika memiliki 26 puskesmas di 18 distrik dan tujuh rumah sakit, termasuk RSUD Mimika yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional sejak 2019.
Jumlah tenaga kesehatan di Mimika kini mencapai lebih dari 3.000 orang yang sudah teregistrasi nasional.
Berkat kerja keras lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat, angka kasus malaria di Mimika juga menurun dari 21 persen pada 2020 menjadi 18,2 persen pada 2025.
Ia menambahkan, Mimika juga tengah mendorong digitalisasi pelayanan kesehatan sesuai arah kebijakan Kementerian Kesehatan.
“Kami terus memperkuat pelayanan komprehensif agar terintegrasi dengan BPJS dan sistem rujukan nasional,” terang Reynold.
“Layanan seperti pemeriksaan kesehatan anak sekolah, tenaga kerja lokal, hingga ASN kini kami berikan secara gratis,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc., dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan terus memperkuat ketahanan farmasi dan alat kesehatan nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, tantangan utama industri farmasi nasional masih terletak pada ketergantungan bahan baku impor, keterbatasan teknologi produksi, dan penguatan kapasitas SDM.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri, kita bisa memperkuat riset, meningkatkan kemampuan manufaktur dalam negeri, dan memperluas pasar alat kesehatan lokal,” ujarnya.
Jeffri menambahkan, kebijakan Transformasi Kesehatan Pilar Ketiga difokuskan pada penguatan riset dan pengembangan (R&D), peningkatan kemampuan produksi alat kesehatan dalam negeri, dan pengembangan pasar yang berdaya saing.
Rakerkesda ke-III Papua Tengah Tahun 2025 ini diharapkan menjadi wadah konsolidasi dan perencanaan lintas daerah dalam mewujudkan visi besar “Papua Tengah Sehat” melalui kolaborasi, inovasi, dan kerja nyata di sektor kesehatan. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
