ADVERTISEMENT
Jumat, November 20, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Hukrim Info Terkini

Posko Pengaduan Ombudsman Ungkap Kekacauan Pembayaran Tanah Milik Pemkab Mimika

30 Oktober 2025
0
Posko Pengaduan Ombudsman Ungkap Kekacauan Pembayaran Tanah Milik Pemkab Mimika

Ketua Posko Ombudsman Timika, Antonius Rahabav. (foto:Hayun Nuhuyanan/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

Posko Pengaduan Ombudsman akan terus memantau proses ini. Bila hasil pemeriksaan menemukan bukti kuat maladministrasi dan korupsi, rekomendasi resmi akan diserahkan ke lembaga penegak hukum.

TIMIKA, Koranpapua.id- Posko Pengaduan Ombudsman Timika, menyoroti carut-marutnya tata kelola pembayaran tanah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Antonius Rahabav, Ketua Posko Pengaduan menyebut sistem pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah daerah berpotensi kuat mengarah ke dugaan tindak korupsi.

Menurut Antonius, pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait penundaan berlarut-larut pembayaran tanah untuk kepentingan umum.

Hasil telaah awal menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki panitia pengadaan tanah yang sah sesuai prosedur hukum.

Baca Juga

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

“Saya sudah telusuri, dan ternyata selama ini tidak ada panitia pengadaan tanah. Baru ada SK ketika PJ Bupati yang juga anggota KPK menjabat sementara. Ini fatal,” ungkap Antonius, Kamis 30 Oktober 2025.

Ia menambahkan, tanpa panitia resmi, proses pembayaran tanah dilakukan langsung oleh OPD teknis, bahkan menggunakan jasa appraisal tanpa dasar hukum yang jelas.

“Appraisal itu mahal. Satu titik bisa ratusan juta. Kalau turun lima titik, berapa besar APBD yang habis? Padahal panitia pengadaan tanah seharusnya dibentuk dulu untuk menentukan kelayakan dan harga yang wajar,” tegasnya.

Ombudsman juga menemukan fakta bahwa banyak pembayaran dilakukan kepada pihak yang bukan pemilik tanah yang sah, serta sertifikat tanah belum balik nama ke pemerintah meski uang sudah keluar.

“Ini indikasi kuat korupsi. Salah bayar tanah itu total loss-uang negara hilang percuma,” ujarnya.

Antonius mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera menyelesaikan tujuh titik lahan yang menjadi objek laporan masyarakat.

Ia menyebut masyarakat telah menunjukkan itikad baik dengan meminta ganti rugi yang jauh lebih murah daripada nilai appraisal.

“Kalau pemerintah justru memilih membayar harga yang lebih mahal, jelas ada ketidakadilan. Karena masyarakat ini bayar PBB tiap tahun, bukan pemerintah,” tandasnya.

Ia menegaskan Ombudsman akan terus memantau proses ini. Bila hasil pemeriksaan menemukan bukti kuat maladministrasi dan korupsi, rekomendasi resmi akan diserahkan ke lembaga penegak hukum.

“Kami minta Bupati Mimika segera menyelesaikan persoalan tanah tujuh titik ini. Jangan biarkan masyarakat terus dirugikan,” tutup Antonius. (*)

Penulis: Hayun Nuhuyanan

Editor: Marthen LL Moru

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

19 November 2026
Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

19 November 2026
Kasus Curanmor di Sentani Terungkap, Remaja 17 Tahun Diamankan Polisi

Kasus Curanmor di Sentani Terungkap, Remaja 17 Tahun Diamankan Polisi

19 November 2026
Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

19 November 2026
Antisipasi Krisis Air Bersih, Pemkab Mimika Petakan Potensi Air Tanah

Antisipasi Krisis Air Bersih, Pemkab Mimika Petakan Potensi Air Tanah

19 November 2026
Sepanjang 2026, SAR Timika Tangani 18 Kecelakaan Kapal, 9 Orang Masih Hilang

Sepanjang 2026, SAR Timika Tangani 18 Kecelakaan Kapal, 9 Orang Masih Hilang

19 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    519 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

    515 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
Next Post
Posko Pengaduan Ombudsman Ungkap Kekacauan Pembayaran Tanah Milik Pemkab Mimika

Posko Pengaduan Ombudsman RI Hadir di Timika, Warga Bisa laporkan Jika Mengetahui Adanya Maladministrasi

Daun Gatal dan Jahe Merah Asal Mimika Masuk Pasar Jakarta

Daun Gatal dan Jahe Merah Asal Mimika Masuk Pasar Jakarta

Dinkes Mimika Siap Luncurkan Program Medical Check Up Gratis, Target 10 Ribu Warga

Dinkes Mimika Siap Luncurkan Program Medical Check Up Gratis, Target 10 Ribu Warga

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id