TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Publik Mimika memperkuat kualitas pemberitaan dan penyiaran agar tetap menjadi sumber informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya di tengah perkembangan media digital.
Penguatan tersebut dinilai penting agar radio publik tidak kehilangan perannya dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah terpencil.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Bupati, Fransiskus Bokeyau, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema peran LPPL Radio Publik Mimika dalam transformasi informasi yang netral, independen, dan profesional di era digital, Kamis 19 November 2026.
Menurut Bokeyau perkembangan teknologi telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses informasi. Meski demikian, radio tetap memiliki ruang penting sebagai media penyiaran yang mengutamakan akurasi dan kepercayaan publik.
“Kecepatan menyampaikan informasi harus diimbangi dengan akurasi dan proses verifikasi. Radio publik harus menjadi media yang mencerdaskan masyarakat serta menjaga persatuan,” ujarnya.
Radio Publik Mimika lanjut dia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, serta berbagai program pemerintah daerah secara terbuka dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selain mempertahankan kualitas siaran konvensional, radio publik juga diharapkan mampu memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pendengar.
Pengembangan tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip netralitas, independensi, dan profesionalisme.
Pemerintah Kabupaten Mimika juga berharap Radio Publik Mimika dapat menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat adat Amungme dan Kamoro untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus memperkenalkan budaya dan potensi daerah.
Sementara itu, Ketua Panitia FGD yang juga Direktur Produksi dan Teknis LPPL Radio Publik Mimika, Ignatius Eddy Santoso, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membahas langkah penguatan kualitas penyiaran agar radio publik semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, pembenahan Radio Publik Mimika selama ini mendapat dukungan hibah dari Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika serta YPMAK.
FGD tersebut diikuti sejumlah peserta dari unsur pemerintah, mitra lembaga, organisasi masyarakat, dan insan penyiaran. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari RRI Jakarta, RRI Jayapura, dan YPMAK.
Para narasumber membahas penguatan peran lembaga penyiaran publik, peningkatan kualitas siaran, serta tantangan yang dihadapi radio dalam mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru







