Komnas HAM juga mengingatkan, TNI maupun Polri agar tetap melakukan penegakan hukum yang imparsial, transparan, serta akuntabel demi memberikan keadilan bagi semua pihak.
TIMIKA, Koranpapua.id– Anis Hidayah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar menghentikan segala bentuk kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua.
Ini setelah Komnas HAM melihat segala bentuk kekerasan bersenjuta yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua terus mengalami peningkatan.
Anis Hidayah mengatakan, penyelesaian konflik Papua seharusnya mengutamakan dialog semua pihak yang terlibat dan hentikan segala bentuk kekerasan dan konflik bersenjata.
Komnas HAM mencatat dua peristiwa kekerasan bersenjata yang berujung pada banyak korban tewas.
Peristiwa pertama terjadi di Kampung Soanggama, di Distrik Homeyo, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 15 Oktober 2025.
Dalam kejadian itu pasukan TNI menggelar operasi militer yang berujung pada kontak tembak dengan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Terdapat 14 orang tewas dalam kontak tembak.
Pada Jumat 17 Oktober 2025 kelompok separatis bersenjata OPM juga melakukan serangan terhadap warga sipil di Jalan Kali Semen, Wadio Atas, di Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire di Papua Tengah.
Dalam kejadian tersebut, satu orang warga sipil tewas ditembak. Empat warga sipil juga mengalami luka-luka.
Terdapat juga intimidasi di Distrik Moskana Utara, Teluk Bintuni, Papua Barat.
Dari peristiwa intimidasi tersebut, dua relawan LP3BH yang sedang melakukan pengerahan bantuan kemanusian terhadap pengungsi di Distrik Moskana Utara mengalami kekerasan.
“Atas tiga peristiwa tersebut, Komnas HAM mengecam penembakan, dan pendekatan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka-luka,” tegas Anis Hidayah dalam siaran persnya yang diterima koranpapua.id, Minggu 19 Oktober 2025.
Selain tiga peristiwa kekerasan yang disampaikan Komnas HAM tersebut, pada Jumat 17 Oktober terjadi penyerangan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata terhadap rombongan Kapolda Papua Tengah.
Dari peristiwa tersebut dikabarkan satu personel keamanan, yakni Kasat Narkoba Polres Nabire mengalami luka di kepala akibat serpihan peluru.
Anis menerangkan, Komnas HAM terus melakukan pemantauan dan pengawasan terkait dengan situasi keamanan yang semakin tak pasti di Papua.
Serta melakukan komunikasi, dengan sejumlah pihak keamanan demi memastikan langkah-langkah pemulihan.
Komnas HAM juga mengingatkan, TNI maupun Polri agar tetap melakukan penegakan hukum yang imparsial, transparan, serta akuntabel demi memberikan keadilan bagi semua pihak.
“Komnas HAM mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog, tidak terprovokasi untuk mendorong kondusifitas pelaksanaan hak asasi manusia di Papua,” katanya.
Komnas HAM juga melakukan komunikasi, langkah koordinasi dengan semua pihak untuk dapat membangun sinergi, pemahaman, dan pendekatan HAM dalam merespons eskalasi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua. (*)
Penulis: Jessica Putri
Editor: Marthen LL Moru
