“Kami hanya bisa melarang tetapi pengirim orang ke tambang emas ilegal itu terus saja terjadi. Saya sampaikan tidak ada jaminan nyawa di sana. Yang terjadi sudah puluhan orang meninggal akibat tambang illegal”.
JAYAPURA, Koranpapua.id- Pertambangan emas tanpa izin (ilegal) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, belakangan ini semakin marak.
Pembukaan usaha yang masuk kategori ‘liar’ itu, selama ini tidak memberikan kontribusi buat pemerintah daerah setempat, tetapi justru mengakibatkan berjatuhan korban jiwa.
Akibat sering terjadi peristiwa berdarah yang menewaskan hingga puluhan warga yang berprofesi sebagai pendulang, memunculkan stigma negatif terhadap Kabupaten Yahukimo.
Didimus Yahuli, Bupati Yahukimo menyampaikan pernyataan keras terkait maraknya pendulangan emas ilegal di wilayahnya.
Didimus menegaskan, sejak dirinya dipercayakan menjadi bupati selama dua periode, keberadaan tambang emas illegal hanya menghadirkan deretan persoalan.
Sementara keberadaan usaha tambang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi daerah. Justru yang terjadi kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan jatuhnya korban jiwa.
“Saya sudah jenuh. Dua periode saya menjabat bupati, tetapi dari aktivitas tambang ilegal ini, pemerintah daerah tidak mendapat apa-apa”.
“Tidak ada kontribusi, tidak ada pajak, tidak ada pembangunan. Yang kami terima justru masalah dan laporan korban jiwa,” tegas Didimus di Jayapura, kemarin.
Dikatakan, pendulang emas liar datang dari berbagai daerah, mulai dari Asmat, Pegunungan Bintang, hingga Mappi. Namun, nama Yahukimo yang selalu terbawa sebagai pusat aktivitas illegal.
“Semua masuk ke wilayah kami, tapi yang jadi beban nama Yahukimo. Padahal tidak ada manfaat apa-apa untuk masyarakat maupun pemerintah daerah,” tegasnya.
Untuk menertibkan usaha illegal ini, Didimus menyampaikan bahwa Pemkab Yahukimo tidak memiliki kewenangan mengatur perizinan tambang, karena perizinan berada di pemerintah pusat dan provinsi.
“Kami hanya bisa melarang tetapi pengirim orang ke tambang emas ilegal itu terus saja terjadi. Saya sampaikan tidak ada jaminan nyawa di sana. Yang terjadi sudah puluhan orang meninggal akibat tambang ilegal,” pungkasnya.
Didimus menyarankan solusi agar pengelolaan tambang dilakukan secara resmi sehingga pajak daerah juga jelas.
Termasuk hak-hak masyarakat lokal terjamin, dan pemerintah mendapat pemasukan untuk mendanai pembangunan.
“Bagi saya daripada aktivitas ilegal terus berlangsung dan mengorbankan masyarakat, lebih baik tambang dikelola secara resmi,” sarannya.
“Kalau sah secara hukum, semua jelas. Pajak masuk, masyarakat dapat manfaat, infrastruktur bisa dibangun. Jangan sampai tambang ilegal terus merajalela tanpa kendali,” tambah Didimus.
Dikatakan, Pemkab Yahukimo disebut selalu berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk menjaga stabilitas. Namun, tanpa regulasi tegas dari pusat, penindakan kerap tidak menimbulkan efek jera.
“Saya imbau keras stop kirim orang ke lokasi tambang ilegal. Jangan lagi ada yang coba-coba. Tidak ada jaminan nyawa di sana,” timpalnya. (Redaksi)
