Dinamika di wilayah perbatasan tidak hanya menyangkut hubungan antarwarga, tetapi juga berkontribusi pada kepentingan strategis kedua negara.
JAYAPURA, Koranpapua.id- Dua negara bertetangga, Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini (PNG) dijadwalkan akan duduk bersama dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di pada Oktober 2025.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan kesiapannya untuk mewakili Indonesia dalam pertemuan tahunan ini yang berlangsung melalui forum Border Liaison Officer Meeting (BLOM).
Dan untuk lokasi dan tempat pertemuan, tahun ini menjadi PNG menjadi tuan rumah.
Suzana Wanggai, Pj Sekda Provinsi Papua mengatakan pada pertemuan nanti, Pemprov Papua akan menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di wilayah perbatasan.
Mulai dari arus keluar-masuk penduduk, persoalan kewarganegaraan, hingga praktik perdagangan ilegal dan penyelundupan barang menjadi perhatian utama.
Namun demikian, Suzana menegaskan agenda utama BLOM diarahkan pada penguatan kerja sama lintas batas yang membawa manfaat nyata bagi warga.
“Isu ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan menjadi fokus pembahasan agar hubungan Indonesia dan PNG benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat perbatasan,” jelas Suzana di Jayapura, Selasa 30 September 2025.
Adapun sejumlah kerja sama yang telah berjalan akan diperkuat dalam forum tersebut. Untuk bidang pendidikan, PNG telah meminta dukungan tenaga pengajar Bahasa Indonesia.
Sementara di sektor kesehatan, fasilitas medis PNG menjajaki kolaborasi dengan laboratorium di Papua, karena aksesnya lebih dekat dibandingkan harus ke pusat pelayanan mereka.
Menurut Suzana, dinamika di wilayah perbatasan tidak hanya menyangkut hubungan antarwarga, tetapi juga berkontribusi pada kepentingan strategis kedua negara.
“Kerja sama lintas batas ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga dapat membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” tambahnya.
Selain BLOM, rangkaian pembahasan perbatasan akan berlanjut pada forum lebih tinggi, yakni Joint Border Committee (JBC) hingga ke tingkat kepala pemerintahan.
Dengan pola tersebut, isu-isu dari masyarakat diharapkan bisa dibawa sampai ke meja Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Papua Nugini. (Redaksi)
