NABIRE, Koranpapua.id– Sejumlah wilayah di Provinsi Papua Tengah, saat ini dilanda berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
Membantu meringankan beban kebutuhan dasar masyarakat sebagai akibat dari bencana alam dan konflik, maka sangat diperlukan sinergitas semua pihak, termasuk TNI-Polri, gereja, dan lembaga adat.
“Untuk menangani konflik sosial, semua bertanggungjawab. Siapa lagi yang akan tolong masyarakat kalau bukan kita sendiri. Pemerintah hadir bukan sekadar bicara, tapi juga bertindak,” tegas dr. Silwanus Sumule, Pj Sekda Provinsi Papua Tengah.
Penegasan ini disampaikan Silwanus pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam membahas penanganan bencana alam dan konflik sosial yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Papua Tengah, Kamis 12 Juni 2025.
Rakor tersebut juga bertujuan untuk menyusun langkah konkret kedepan, termasuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Silwanus menyebutkan sebanyak 165 warga berhasil dievakuasi menggunakan pesawat dari wilayah konflik ke tempat aman. Upaya evakuasi warga menggunakan pesawat kata Silwanus merupakan bentuk nyata kehadiran negara dan pemerintah untuk melayani masyarakat.
”Evakuasi ini bukan dengan mobil angkot, tapi dengan pesawat. Itu bentuk nyata kehadiran negara,” ujar Silwanus.
Dikatakan, walaupun saat ini masih ada titik-titik pengungsian dan jalur transportasi yang terhambat, namun pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi.
“Hari ini kami masih menunggu laporan terbaru dari Ilaga. Kami terus berkoordinasi untuk memastikan tidak ada warga yang terabaikan,” pungkasnya.
Silwanus dalam kesempatan itu kembali menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam situasi darurat sebagai bentuk tanggungjawab moral dan konstitusional.
“Situasi sulit di Puncak Jaya sudah kita hadapi sejak November lalu. Puji Tuhan, secara bertahap kami mampu menyelesaikan masalah yang ada,” katanya.
Ia berharap agar kondisi masyarakat dapat kembali normal, anak-anak bisa sekolah, Puskesmas bisa dibuka dan aktivitas kemasyarakatan berjalan aman dan lancar.
Silwanus menyebutkan pemerintah optimis situasi keamanan dan ketertiban akan kembali pulih, meskipun masih ada beberapa persoalan yang terjadi di beberapa wilayah kabupaten.
Dalam menghadapi kondisi ini, Pemprov Papua Tengah telah membentuk Pusat Krisis Daerah melalui keputusan gubernur sebagai langkah antisipatif terhadap potensi konflik sosial dan bencana alam.
“Ketika terjadi kekerasan atau konflik sosial, pemerintah wajib hadir. Kami bukan hanya mewakili pemerintah provinsi, tapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kami tidak boleh abai terhadap penderitaan masyarakat, apalagi di Puncak Jaya dan sekitarnya,” tandas Silwanus.
Dikatakan, satu bentuk kehadiran negara harus melalui pelayanan dasar yang terus dijalankan meskipun dalam kondisi sulit. (Redaksi)
