SORONG, Koranpapua.id– Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, Papua Barat Daya, akhirnya menahan HPL, mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Papua Kumurkek dan SDA, Direktur Utama PT. Jaya Molek Perkasa (JMP).
Kedua tersangka tersebut ditahan, terkait kasus kredit macet yang mengakibatkan kerugian negera sebesar Rp54.496.520.851.
Penahanan terhadap kedua tersangka ini, setelah Kejari Sorong menerima berkas tahap II beserta barang bukti tindak pidana korupsi.
Terkait dengan penyaluran fasilitas kredit kepemilikan rumah sejahtera tapak Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pada KCP Bank Papua Kumurkek tahun 2016-2017.
“Pelaksanaan tahap II ini setelah dilakukannya proses penyidikan dan berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),” jelas Abun Hasbulloh Syambas, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Kejaksaan Sorong, Kamis 20 Maret 2025.
Kasus ini selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam rangka proses penuntutan.
Abun Hasbulloh menjelaskan, dalam perkara ini, Bank Papua merupakan bank pelaksana KPR bersubsidi pada tahun 2016-2017 telah menyalurkan KPR Sejahtera dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPRS FLPP) kepada para debitur yang membeli rumah dari developer PT. JMP.
Adapun kelompok sasaran debitur KPRS FLPP adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli (penghasilan rendah), sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
Namun dalam pelaksanaannya para pejabat kredit atas perintah dan tekanan dari tersangka HPL selaku Kepala PT. BPD Papua KCP Kumurkek, dengan secara sadar dan sengaja tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian.
“Dalam proses pemberian kredit dengan tidak melakukan supervisi, memalsukan hasil supervisi, tidak melakukan verifikasi sasaran KPR, memalsukan analisa nilai wajar agunan,” bebernya.
Termasuk mengesampingkan tahapan pemberian kredit dan telah menyetujui permohonan KPRS FLPP yang diajukan oleh para debitur untuk membeli rumah di PT JMP, walaupun bangunannya belum ada atau belum siap huni.
Sementara sesuai Peraturan Menteri PUPR dan SK Direksi Bank Papua, disebutkan bahwa pihak bank wajib melakukan verifikasi atas permohonan KPRS.
Serta melakukan pengecekan kesiapan fisik bangunan rumah, sarana prasarana lingkungan serta fasilitas. (Redaksi)
