TIMIKA, Koranpapua.id- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mencatat realisasi pendapatan daerah 2024 mencapai Rp5 triliun atau 83 persen dari target Rp6 triliun.
Hal ini disampaikan Dwi Cholifah, Kepala Bapenda Mimika kepada koranpapua.id di ruang kerjanya, Selasa 3 Desember 2024.
Dwi mengungkapkan saat ini Bapenda sementara berusaha mengejar sisa Rp1,6 triliun dari target yang ditetapkan.
Dikatakan, Rp600 miliar dari nilai Rp1,6 triliun, Pj Bupati Mimika Valentinus S. Sumito sudah tanda tangan berita acara dengan KKP Pratama dan KPPN Mimika tentang Pajak Pusat Atas Belanja Daerah (PPABD).
Penandatanganan berita acara ini menjadi syarat salur Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-P) dan DBH PPh.
“Jadi sekarang itu syarat salur DBH pajak PPh PBB, itu salah satunya berita acara rekonsiliasi. Kemarin sudah ditanda tangan Pj. Bupati di Kantor Bupati dengan KPP Pratama,” jelas Dwi.
Dwi berharap dengan ditandatangannya berita acara Pajak Pusat Atas Belanja Daerah itu, mudah-mudahan minggu depan sudah ditransfer Rp600 miliar ke Kas Daerah (Kasda).
Dengan adanya dana tranfer tersebut, maka Bapenda tinggal mengejar kekurangan sekitar Rp400 miliar lebih.
“Rp400 miliar lebih ini termasuk anggaran Otsus dan DAK yang dikelola oleh setiap OPD,” beber Dwi.
Untuk memproses pencairan kedua alokasi dana ini, Dwi meminta kepada OPD teknis pengelola Otsus dan DAK secepatnya membuat laporan pertanggungjawaban.
Sebab proses pencairan dananya tiga tahap. Untuk pencairan tiga tahap tersebut dilakukan setelah melaksanakan kegiatan dan membuat laporan realisasi kegiatan.
Ia menambahkan khusus realisasi penerimaan pajak daerah sudah masuk Rp250 miliar lebih atau 93 persen lebih dari target Rp272 miliar.
Sementara lainnya Bapenda tinggal menunggu pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang bersumber dari kegiatan fisik OPD melalui pihak ketiga.
“Biasanya baru bisa dibayar pada akhir tahun. Karena sekarang lagi dalam proses pengerjaan oleh pihak ketiga,” sebutnya.
Dwi memastikan walaupun realisasi pendapatan daerah ini belum 100 persen, tetapi melihat serapan APBD Mimika 2024 yang masih rendah, maka kondisi keuangan daerah di Bank Papua masih aman.
Dengan sisa waktu beberapa Minggu sebelum penutupan tahun anggaran 2024, Dwi memastikan Bapenda masih bisa mengejar kekurangan hingga 95 sampai 98 persen.
Menurutnya, khusus di Papua selama ini pendapatan daerah masih bergantung pada kekayaan sumber daya alam.
Karena itu untuk Dwi berpendapat untuk menambahkan peningkatan pendapatan daerah, diperlukan perluasan kawasan perekonomian baru dengan membuka kawasan wisata dan perikanan.
Jika tidak, maka sumber pendapatan daerah masih bergantung pada sektor tambang, pajak hotel, pajak restoran dan hiburan.
Ditambahkan, dalam meningkatkan sadar bayar pajak, Bapenda terus berinovasi dengan melaksanakan gebyar sadar bayar pajak yang dipusatkan Diana Mall yang menjadi pusat perbelanjaan di Timika.
Selain membuka pelayanan dengan mobil di setiap titik-titik keramaian, program gebyar pajak ini terus dilanjutkan tahun 2025.
“Kita buka di Diana karena di sana kan pusat keramaian. Kadang-kadang masyarakat kalau datang khusus untuk ke kantor agak susah. Tapi kita buka di tempat-tempat keramaian sekalian mereka berbelanja,” jelasnya.
Dwi juga menyampaikan, sumber penerimaan pajak restoran, hiburan dan hotel hanya berlaku di Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Wania dan Mimika Timur.
Sedangkan distrik lain di wilayah pesisir dan gunung, Bapenda hanya memungut Pajak Bumi dan Bangunan. (Redaksi)
