TIMIKA, Koranpapua.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika memutuskan untuk tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran money politik (politik uang) yang terjadi Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Selasa 26 November 2024.
Keputusan tidak melanjutkan kasus ini, dikarenakan setelah melalui rangkaian pemeriksaan, tidak memenuhi unsur politik uang.
Dengan tidak ditemukan adanya politik uang, maka uang sebesar Rp1,1 miliar dan satu unit mobil yang sebelumnya sempat ditahan, dikembalikan kepada pemiliknya.
Hal ini dikatakan Yusuf Sraun, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Mimika kepada koranpapua.id saat ditemui di Kantor Bawaslu Mimika, Jumat 29 November 2024.
Dikatakan, terkait kasus yang sempat ramai menjadi perbincangan masyarakat Mimika itu, Bawaslu telah menerima Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
Dimana dalam LHP tersebut terdapat informasi awal berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran money politik di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Wania.
Berdasarkan laporan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu kemudian bersama Tim Gakumdu menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran dimaksud.
“Berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dituangkan dalam LHP dengan Nomor 133/LHP/PM.00.02/11/2024 bahwa tidak terdapat orang lain atau kegiatan lain yang dilakukan di sekitar mobil sebagaimana yang diinformasikan awal,” jelasnya.
Disebutkan, setelah mendatangi lokasi tempat terjadinya peristiwa sebagaimana maksud, ditemukan satu unit mobil jenis Rush dengan Nomor DD 1335 XAT yang dikendarai oleh dua wanita dengan inisial CE dan DA.
Di dalam tersebut juga ditemukan uang sejumlah Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan nominal pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
Namun pada saat penelusuran dilakukan tidak terdapat orang lain atau kegiatan lain yang dilakukan di sekitar mobil tersebut.
Bawaslu juga telah melakukan pemeriksaan kepada kedua wanita pada pukul 15.20 WIT sampai pukul 18.02 WIT tanggal 26 November 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Mimika.
Dalam pemeriksaan itu disampaikan bahwa uang tersebut merupakan milik pribadi. “Berdasarkan hasil pemeriksaan uang tersebut akan diberikan untuk digunakan sebagai bagian dari urusan bisnis,” jelasnya.
Disebutkan, berdasarkan fakta hasil penelitan terhadap peristiwa dan hasil analis terhadap dugaan pelanggaran, maka Bawaslu memutuskan tidak memenuhi unsur politik uang.
Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (4) j.o Pasal 183A bahwa setiap orang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan identitas terduga pelanggaran sebagaimana dimaksud maka disimpulkan bahwa unsur ini terpenuhi.
Unsur dengan sengaja adalah perbuatan pidana atau delik yang disadari atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana.
Bahwa “dengan sengaja” maksudnya adalah melakukan suatu tindakan dimana tindakan yang dilakukan itu memang dikehendaki dan diketahui serta diinsyafi oleh pelaku, atau patut diketahui dan dikehendaki oleh si pelaku, termasuk akibat yang ditimbulkannya
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga jenis kesengajaan, yakni Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni suatu perbuatan dilakukan sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, dimana tujuan dari perbuatan itu memang diketahui dan dikehendakinya
Kesengajaan sebagai keharusan (opzet metnood zakelijk), yakni untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang
Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet voorwaardelijk), yakni adanya suatu akibat yang terjadi, adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi.
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan serta berdasarkan fakta lapangan maka unsur ini tidak terpenuhi. (Redaksi)
