TIMIKA, Koranpapua.id- Aliansi Pemuda Amungme (APA) pada tanggal 6 November 2024 menggelar aksi demo, dengan melakukan pemalangan di Kantor Pusat Pemerintahan, SP3.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 di lingkup Pemkab Mimika, 100 persennya adalah pelamar yang berasal dari suku Orang Asli Papua (OAP).
Namun pada saat aksi demo tersebut berlangsung, Valentinus S. Sumito, Pj Bupati Mimika sedang tidak ada di Timika, karena mengikuti pembahasan APBD 2025 bersama DPRD Mimika di Jakarta.
Namun pada tanggal 12 November 2024, Pj Bupati berkenan menerima perwakilan Aliansi Pemuda Amungme, yang terdiri dari ketua dan beberapa perwakilan.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati mendengar langsung aspirasi mereka terkait permohonan untuk menambahkan kuota OAP yang ada di Mimika untuk masuk sebagai CPNS yang saat ini sedang dalam proses seleksi.
Dalam pertemuan itu, Aliansi Pemuda Amungme juga memberikan data nama Orang Asli Papua Amungme dan Kamoro sebagai data penguat apabila dari data yang diberikan terdapat OAP yang ikut seleksi CPNS tahun ini.
Kepada perwakilan APA, Pj Bupati Mimika sudah menyampaikan bahwa, saat ini proses seleksi CPNS sedang berlangsung dan rangkaian seleksi CPNS menggunakan sistem komputerisasi.
Sistem ini merupakan bentuk transparansi seleksi untuk mengurangi kecurangan serta ketidak berpihakan penerimaan CPNS, yang selalu diidentikan dengan perekrutan berdasarkan orang dalam dan kedekatan pemangku jabatan untuk memasukkan orang terdekatnya sebagai PNS.
Berdasarkan hal tersebut dibentuklah sistem komputerisasi dalam seleksi CPNS dengan tujuan untuk menyeleksi pegawai sesuai kemampuan yang diharapkan, sehingga tidak ada lagi yang bisa menitipkan keluarga maupun kerabat untuk jadi PNS.
Kekhususan yang diberikan kepada Orang Asli Papua untuk CPNS juga sudah diatur dalam peraturan Kepmenpan RB Nomor 350 tahun 2024 yang memberikan kesempatan formasi sejumlah 80% Orang Asli Papua dan 20% Non OAP untuk melindungi dan memberikan peluang sebanyak-banyaknnya bagi OAP untuk bisa bersaing.
Tes CPNS dengan komputerisasi ini tentunya bertujuan untuk menyeleksi OAP dan non OAP yang memiliki kemampuan pada bidangnya.
Termasuk sikap perilaku dan wawasan terhadap kebangsaan sebagai karakter yang akan dibawa saat menjadi abdi negara, sehingga perlu adanya persiapan serta kesiapan peserta yang perlu dilatih.
Berdasarkan ketentuan aturan, proses seleksi yang sudah berjalan dan formasi CPNS yang sudah di tetapkan menutup peluang intervensi orang luar untuk berbuat kecurangan. Termasuk mencoba memasukan nama yang tidak mengikuti seleksi untuk menjadi PNS.
Pemerintah daerah dalam hal perekrutan CPNS tidak dapat melakukan intervensi, karena itu akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
Saat ini yang bisa dilakukan terhadap usulan dari Aliansi Pemuda Amungme adalah untuk memastikan dan mengawal formasi 80% adalah betul-betul jumlah Orang Asli Papua.
Atas penjelasan Pj Bupati tersebut sudah memberikan pengertian kepada Aliansi Pemuda Amungme, bahwa sistem yang dibangun saat ini sudah di komputerisasi secara Nasional.
Sistem ini untuk membangun keadilan dan membuka peluang sebesar besarnya bagi siapapun untuk bisa ikut seleksi tanpa memandang status. (Redaksi)
