TIMIKA, Koranpapua.id– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika melakukan pencanganan anti politik uang, anti black campaign dan one man one vote pada Pilkada November 2024.
Pencanangan yang dipusatkan di Distrik Kwamki Narama, Senin 19 Agustus 2024 juga dihadiri Dr. La Bayoni S.IP M.Si, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu Republik Indonesia (RI).
La Bayoni mengatakan pencanangan anti politik uang yang dilakukan Bawaslu dengan melibatkan masyarakat, merupakan salah satu upaya dalam mengantisipasi berbagai temuan yang akan muncul pada Pilkada nanti.
Menurutnya, agar praktek politik uang tidak terjadi maka selain peran masyarakat, juga ada kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal memfasilitasi semua tahapan dengan anggaran.
La Bayoni mengungkapkan, kehadiran dirinya di Kabupaten Mimika untuk menyaksikan langsung kegiatan pencanangan desa (kampung) anti politik uang pada Pilkada tanggal 27 November 2024.
Kepada Awak media, dirinya menjelaskan bahwa, pelaksanaan anti politik uang merupakan program kerja dari Bawaslu RI.
Karena itu, Bawaslu harus menyadari betul apa yang menjadi tagline Bawaslu yaitu ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Pemilu’
Disampaikan, tagline itu dalam arti bahwa, Bawaslu memilik personil terbatas baik di tingkat pusat sampai pada tingkat kampung.
Karena itu diharapkan melalui sosialisasi anti politik uang yang dilakukan Bawaslu Mimika, La Bayoni mewakili Bawaslu RI sangat menyambut baik atas pelaksanaan program ini.
“Kami menyambut baik dengan program ini yang dapat memberikan dampak positif. Paling tidak pada hari pemungutan suara, masyarakat tahu dan lebih hati-hati dalam hal politik uang,” ungkapnya.
Kepada jajaran Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika yang merupakan satu-satunya lembaga yang diamanati oleh undang-undang, agar betul-betul mengawasi tahapan Pemilu sampai pada hari pencoblosan.
“Kita memaknai amanat undang-undang ini, bukan sekedar mengawasi tetapi ada harapan masyarakat se-Indonesia,” tandasnya.
Seluruh masyarakat berharap pelaksanaan Pilkada bisa berjalan sesuai dengan asas Jurdil agar dapat melahirkan pemimpin yang betul-betul bisa memimpin rakyat.
Dikatakan, pelaksanaan anti politik uang tidak saja di Kwamki Narama tetapi juga dilakukan di kampung-kampung lain agar dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kwamki Narama atas partisipasi dan inisiatif yang dilakukan, karena menurutnya hal semacam ini jarang terjadi.
“Ini adalah satu hal yang luar biasa, kami dari Bawaslu RI dapat menyebutkan bahwa ada kerjasama dan komunikasi yang baik dari peserta pemilu, masyarakat maupun penyelenggara sehingga tercipta kondisi yang baik,” timpalnya. (Redaksi)
