TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah baru saja selesai melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024, Kamis 28 Maret 2024.
Acara penutupan berlangsung di Kantor Bappeda Mimika selain dihadiri pimpinan OPD juga perwakilan lembaga adat Lemasko.
Marianus Maknaipeku, Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) menyoroti hasil perumusan Musrenbang RKPD 2024 yang akan dijalankan pada tahun 2025.
Menurutnya ratusan rencana kerja yang diprogramkan tahun depan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, dan lebih banyak untuk kepentingan pemerintah dan kelompok tertentu.
Kepada Koranpapua, Kamis 28 Maret 2024, Marianus mempertanyakan alokasi anggaran yang sangat besar untuk pengadaan lahan pembangunan kantor Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di luar areal Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) SP3.
Padahal, kata Marianus, lahan di Pusat Pemerintahan masih luas untuk dibangun kantor baru bagi OPD yang saat ini dianggap terlalu kecil.
Ia menilai dengan pengadaan lahan untuk pembangunan kantor, dinas atau badan di luar Puspem SP3 bukan memudahkan masyarakat, melainkan menambah kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
“Sekarang gedung besar yang dibangun masanya Bupati Klemen Tinal mau buat apa, kalau semua OPD memilih bangun kantor di luar. Lama-lama kantor besar disana jadi gua hantu. Bukan tambah ramai malah sepi,” kritiknya.
Mantan Anggota DPRD Mimika ini menegaskan, Bupati Klemen Tinal pada saat itu membangun pusat pemerintahan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dasar.
“Ini malah kantornya terpencar ke mana-mana dan semua OPD maunya keluar dari Puspem. Ini sebenarnya ada apa yah ? tanya Marianus.
Dikatakan, sesungguhnya saat ini masyarakat sangat membutuhkan perhatian pemerintah memprogramkan pembangunan yang lebih bersentuhan dengan kebutuhan dasar.
Misalnya, pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat lokal Suku Kamoro dan Amungme, jalan raya, pengaspalan jalan di lorong-lorong dalam kota yang berlubang.
Menurutnya, Pemkab Mimika harus bisa belajar dari Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk. Gubernur perempuan ini berani mengalokasikan dana untuk pembangunan 14 unit rumah layak huni bagi warga Suku Kamoro di Pomako.
Tidak saja bangunan rumah tinggal, tetapi sekaligus juga dilengkapi dengan faslitas yang dibutuhkan sebuah rumah tangga.
Kelompok masyarakat tersebut boleh dibilang selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemkab Mimika dari sisi kebutuhan papan.
“Mimika ini APBDnya gede tapi masyarakat aslinya belum merasakan. Lebih banyak pemerintah beli tanah dan bangun kantor yang megah-megah. Coba lihat kondisi rumah-rumah warga di Pomako sangat memprihatinkan,” tandasnya.
Kepada Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Mimika, Marianus berharap lebih serius dan peka melihat, sehingga dapat mengusulkan program yang benar-benar pro rakyat.
“Seharusnya ada pengusulan pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat lokal. Karena rumah-rumah mereka di Pomako maupun di pesisir dan gunung banyak yang tidak layak. Satu rumah ditinggal dua sampai tiga kepala keluarga,” bebernya. (Redaksi)
