TIMIKA, Koranpapua.id– Rapat pleno terbuka penetapan peroleh suara Pemilu 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika, Provinsi Papua Tengah diwarnai interupsi dan keberatan saksi, Rabu 13 Maret 2024.
Interupsi dan keberatan saksi sudah terjadi sejak Komisioner KPU Devisi Teknis, FX Lega Bahi selesai membacakan perolehan suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Mimika.
Beberapa saksi yang menyampaikan protes diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gelombang Suara Rakyat (Gelora), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Secara garis besar keberatan para saksi tersebut, karena merasa dirugikan sebagai akibat kecurangan dan hilangnya suara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Termasuk tidak dilakukannya rapat pleno PPD di Distrik Wania.
“Kami berharap form keberatan bisa dikawal, karena kami dari awal telah berbicara sesuai undang-undang, kami mau menekankan agar dikawal provinsi melalui form keberatan dan kejadian khusus,” ungkap saksi dari PKS.
Meskipun saksi melayangkan keberatan, Komisioner (Bawaslu) melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Salahudin Renyaan, tidak bisa berbuat banyak.
Bawaslu hanya bisa berharap kepada KPU Mimika untuk terus mengawal form keberatan yang sudah diisi oleh para saksi ke pleno tingkat provinsi
“Kami berharap form keberatan bisa dikawal, karena kami dari awal telah berbicara sesuai undang-undang, kami mau menekankan agar form keberatan dan kejadian khusus dikawal sampai ke provinsi,” ungkapnya
Sementara Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Mimika, Yusuf Sraun menegaskan, pihaknya telah memberikan rekomendasi selama proses pemungutan suara hingga pleno tingkat kabupaten.
“Waktu sudah terlambat, prinsipnya proses tahapan telah jalan, penuh dengan form keberatan dari teman-teman saksi,” ungkapnya.
Ketua KPU Mimika Dete Abugau menegaskan, pihaknya akan mengawal form keberatan yang telah diisi oleh para saksi hingga ke tingkat Provinsi Papua Tengah.
“Tetap kami akan mengawal baik form keberatan ini hingga ke provinsi,” ujarnya.
Pantauan media ini, pelaksanaan rapat pleno terkesan hanya formalitas. Pasalnya keberatan, saran dan kritik terkait dengan kecurangan Pemilu yang disampaikan para saksi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Ketua KPU Mimika Dete Abugau dan beberapa komisionier tidak berupaya memberikan jawaban yang tepat. Mereka lebih memilih untuk secepatnya mengetuk palu dan terkesan ‘memaksa’ para saksi untuk menerima semua keputusan perolehan suara yang sudah dibacakan.
Dari lima anggota komisioner KPU, hanya ketua dan Hironimus Kia Ruma, Devisi Hukum yang terus berupaya mengimbangi usulan dan keberatan yang dilontarkan para saksi.
Perjalanan rapat pleno terbuka ini terkesan formalitas, karena hanya sekedar membacakan hasil keputusan tanpa mempertimbangkan keberatan saksi. (Redaksi)
