TIMIKA, Koranpapua.id- Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua Tengah telah menemukan satu kasus terkonfirmasi Vaccine Derived Polio Virus type 1 (VDPV1).
Kasus tersebut terungkap setelah petugas kesehatan menemukan seorang anak berusia 10 tahun menderita lumpuh layuh di Kampung Jimbi, Distrik Kuala Kencana tanggal 14 Januari 2024.
Terkait dengan temuan kasus ini, Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng menginstruksikan sejumlah hal penting untuk menjadi perhatian pimpinan Fasilitas Kesehatan (Faskes), Kepala Distrik (Kadistrik) dan kepala kampung se- Kabupaten Mimika.
Instruksi Bupati yang disampaikan melalui surat edaran tersebut meminta semua Faskes, Kadistrik dan kepala kampung segera melakukan peningkatan kewaspadaan dini terhadap sirkulasi VDPV1 di Kabupaten Mimika.
Dengan kewaspadaan dini maka bisa memutus mata rantai penularan dan meminimalkan resiko sirkulasi virus polio di daerah ini.
Melalui surat tertanggal 19 Februari yang diterima Redaksi Koranpapua, Kamis 22 Februari 2024, memberikan sejumlah acuan dalam penanggulangan kasus kesehatan ini.
Termasuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah dan Faskes dalam melaksanakan penanggulangan kasus Polio yang terpadu dan komprehensif.
Surat Edaran Nomor 400.7.8/0123/2024 tersebut ditujukan langsung kepada Kadistrik se-Mimika, direktur/kepala rumah sakit, kepala Puskesmas, pimpinan klinik, kepala kelurahan dan kepala kampung.
Berikut sejumlah hal penting yang disampaikan Bupati Eltinus, agar seluruh instansi melakukan langkah-langkah kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi sirkulasi virus polio dari kasus VDP VI sebagaimana titah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755.
Puskesmas
- Melakukan surveilans aktif dalam penemuan kasus dan mengirimkan spesimen tinja sehingga target kinerja Kabupaten Mimika dapat tercapai yaitu Non Polio AFP (Accute Flaccid Paralysis) rate lebih dari 2/100.000 anak usia <15 Tahun dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
- Memperkuat surveilans AFP, Hospital Record Review (HRR) dan surveilans polio lingkungan dengan meningkatkan penemuan kasus lumpuh layuh akut (APP), terutama pada anak usia <15 tahun.
- Meningkatkan sensitivitas kinerja surveilans lumpuh layuh akut (AFP) sesuai standar internasional, yaitu Non Polio AFP rate lebih 2/100.000 anak usia 15 tahun.
- Meningkatkan cakupan imunisasi rutin OPV maupun IPV yang tinggi (minimal 95%) dan merata di setiap desa/kelurahan.
- Melaksanakan imunisasi kejar bagi anak usia 12-59 bulan yang belum atau tidak lengkap status imunisasinya, dan memastikan seluruh sasaran mendapatkan empat (4) dosis imunisasi bOPV dan satu (1) dosis imunisasi IPV.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Rumah Sakit
- Meningkatkan penemuan kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada semua unit/divisi yang potensial merawat anak usia <15 tahun yang berobat ke rumah sakit;
- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dalam melakukan Hospital Record Review (HRR), untuk menemukan kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada semua unit/divisi yang potensial merawat anak usia <15 tahun yang berobat ke rumah sakit sejak tahun 2024 sampai dengan saat ini diterima.
- Segera melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika apabila menemukan kasus lumpuh layuh akut (AFP) terutama pada anak usia <15 tahun untuk pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan.
Klinik
- Meningkatkan penemuan kasus lumpuh layuh akut (AFP).
- Melaporkan ke Dinas Kesehatan Mimika jika menemukan kasus lumpuh layu.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Distrik/Kelurahan
- Mengarahakan masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), rajin mencuci tangan terutama setelah buang air besar, komsumsi air dan makanan yang matang, stop buang besar sembarangan dan menggunakan jamban sehat.
- Mengarahkan masyarakat untuk membawa anak ke posyandu mendapatakan imunisasi polio sesuai jadwal.
Adapun sejumlah ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya surat tersebut.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68561.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3447).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156). (Redaksi)
