TIMIKA, Koranpapua.id- Belasan warga menerima dana ganti rugi lahan imbas dari pelebaran dua ruas jalan di Timika sebesar Rp14 miliar.
Dana yang digelontorkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Papua Tengah itu dibayarkan kepada 14 pemilik lahan di SP2 dan SP 5 serta satu warga Petrosea.
Namun dari 14 pemilik lahan, dua orang menyatakan menolak pembayaran dengan alasan nilainya terlalu kecil.
Dominggus Robert Mayaut, Kepala Dinas PUPR Mimika melalui Aldi Padua, Kabid Bina Marga Dinas PUPR menjelaskan, dana tersebut dibayarkan kepada warga sebagai uang pengganti lahan mereka yang digunakan untuk pelebaran jalan mulai dari pertigaan Caritas (SP2) sampai depan Sentra Pendidikan (SP5).
Dana tersebut juga dibayarkan kepada warga yang lahannya terkena imbas pelebaran jalan dari Petrosea tembus Hasanuddin. Pembayaran dilakukan melalui transfer rekening ke masing-masing pemilik tanah.
Dikatakan, sebelum pembayaran sudah diawali dengan penandatanganan berita acara di Kantor Dinas PUPR Mimika, Kamis 7 Desember 2023.
Besaran pembayaran ganti rugi ini berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat ini setelah dinilai oleh Tim Appresial di Jakarta.
“Yang berhak menjelaskan ini tim independen Appresial, kami hanya membayar saja. Dia berkontrak, waktu itu dari Jakarta lewat Dinas Perumahan dan Pertanahan Mimika,” jelas Aldi kepada Koranpapua.id melalui sambungan telepon, Jumat 8 Desember 2023.
Setelah Dinas Perumahan dan Pertanahan mengukur tanah dampak pelebaran jalan, baru menyerahkan kepada Tim Appresial untuk menilai.
Hasil penilaian itu diserahkan kepada Dinas PUPR Mimika untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan 2023.
Namun, sebelum melakukan penandatanganan berita acara pembayaran sudah terlebih dahulu berdiskusi dengan pemilik tanah, apakah menerima atau menolak.
Ternyata dalam diskusi tersebut dari 14 orang di SP2-SP5, dua orang menyatakan menolak pembayaran dengan alasan nilainya terlalu kecil.
Atas dasar penolakan itu, Aldi bersama tim Dinas Pertanahan dan Perumahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan turun melakukan peninjauan dan pengukuran ulang di lapangan.
Hal ini untuk memastikan apakah benar tanah tersebut lebih besar atau kecil. Jika tanah yang dimaksudkan tidak sesuai akan dipending pembayarannya menunggu sampai perhitungan ulang selesai.
“Kemarin kita baru bayar setengah sekitar Rp12 miliar. Satu orang di Petrosea dan sisanya mulai depan jalan masuk Caritas sampai depan Sentra Pendidikan,” jelas Aldi. (Redaksi)
