TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Willem Naa, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Kamis 12 Oktober 2023.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Mimika, Johanes Manuputy serta Abdul Rofiq selaku narasumber yang juga Koordinator Pengawas Wilayah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua.
Bupati Mimika Dr. Eltinus Omaleng, SE, MH dalam sambutannya yang dibacakan Willem Naa mengatakan, ASB perlu dilakukan oleh setiap satuan kerja.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 dan Pasal 97.
Penyusunan ASB sangat perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean government yang menganut beberapa prinsip yakni, melakukan tata kelola yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.
Serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati mengatakan, penerapan analisis standar belanja merupakan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dan sudah menjadi maklumat atas Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP-KPK).
“Salah satu indikator keberhasilan adalah implementasi ASB yang telah digunakan dan masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” ungkap Bupati.
FGD penting dilakukan, agar memiliki pengetahuan dan persepsi yang sama untuk mengimplementasikan ASB dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
Ini bertujuan agar menjamin kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan sejenis, juga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.
Tujuan lainnya memberikan pedoman dalam perhitungan besaran belanja dalam rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Sekaligus agar perangkat daerah dapat menganalisis kewajaran atas beban kerja atau biaya setiap program dalam satu tahun anggaran.
“Jika ada OPD yang belum paham, harus bertanya. Pastikan betul kita memahami, sehingga ke depan dapat bekerja lebih baik. Banyaklah bertanya agar narasumber dapat memberikan pengetahuan baru terkait hal ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Perbendaharaan BPKAD dalam laporan kegiatan mewakili Kepala BPKAD memaparkan, diadakannya FGD ini selain untuk melaksanakan amanat Undang-Undang, juga sebagai pedoman bagi perencana program untuk menentukan kewajaran anggaran menjadi terukur dan terarah.
“Maksud dan tujuan pelaksanaa FGD ini adalah agar setiap OPD pada lingkup Pemkab Mimika memahami dan dapat menggunakan analisis standar belanja yang akan disusun pada tahun 2024,” paparnya.
Peserta yang hadir pada kegiatan tersebut yaitu para Kasubbag Program dan operator perwakilan dari setiap OPD pada lingkup Pemkab Mimika. (Redaksi)
