TIMIKA, Koranpapua.id– Pj. Bupati Mimika, Valentinus S. Sumito mengatakan, sejauh ini upaya mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan banyak pihak.
Namun realita yang terjadi dalam masyarakat, masih banyak praktek ketidakadilan terhadap gender dalam berbagai aspek pembangunan.
Hal itu disampaikan Pj. Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Bertha Beanal, Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM ketika membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), Senin 24 Juli 2023.
Kegiatan yang digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) juga dihadiri Kepala DP3AP2KB, Hermalina W. Imbiri dan Kabid PUGPPKB (Tim Teknis PUGPPRG Papua), Adeltje Pekade, SH,MM sebagai narasumber.
Pj. Bupati menuturkan, PUG merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender telah diamanatkan melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000.
Dimana strategi yang dilakukan dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek yang dapat dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan, program dan kegiatan, baik di pemerintahan pusat maupun daerah.
Untuk kondisi di Kabupaten Mimika sebenarnya dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sebab pada titik inilah perlunya bersama-sama melakukan evaluasi strategi agar terciptanya percepatan kesetaraan gender dan implementasi PUG sesuai target RJMD.
Indikator atas keberhasilan implementasi PUG, tidak hanya melalui angka statistik IPG, melainkan juga adanya legitimasi melalui peran bersama sebagai bentuk pengakuan atas komitmen, dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG.
“Perlu saya tekankan bahwa pengarusutamaan gender bukan merupakan suatu program kegiatan, melainkan strategi pembangunan,” tegasnya.
Strategi PUG perlu diintegrasikan dengan program pembangunan demi memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga apa yang diharapkan bisa bermanfaat untuk semua. (redaksi)
