Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika didesak segera menjalankan semua kegiatan yang sudah diprogramkan dalam APBD Tahun 2023, khususnya proyek fisik. Hal ini mengingat masa waktu Tahun Anggaran (TA) tinggal enam bulan.
Salah satu program yang saat ini masih dinantikan masyarakat adalah proyek air bersih yang dijanjikan 17 ribu unit akan tersambung ke pemukiman warga pada tahun 2023
Mandeknya pelaksanaan program berdampak kepada rendahnya penyerapan anggaran. Padahal dengan nilai APBD Tahun 2023 yang mencapai Rp5,1 Trilun sangat dibutuhkan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Apabila serapan rendah, maka sampai akhir tahun bisa mencapai triliunan rupiah anggaran tidak terpakai dan masuk dana Silpa. Secara administrasi dan sisi kinerja, pemerintahan dinilai tidak berhasil.
Pemkab Mimika harus belajar dari pengalaman tahun 2022 yang penyerapannya anggarannya tidak mencapai 100 persen.
Pernyataan ini disampaikan Prof. Hironimus Taime, Tokoh Masyarakat Mimika, Provinsi Papua Tengah kepada Koranpapua.id, Senin 22 Mei 2023.
Mantan Camat Mimika Baru ini menjelaskan, ada dua pos anggaran yang paling besar dibiaya ABPB. Pertama, kegiatan rutin aparatur yang biasanya dipakai untuk belanja pegawai dan biaya perjalanan.
Kedua, kegiatan proyek fisik dan non fisik. Proyek non fisik biasanya digunakan untuk pelatihan, studi banding dan pengadaan barang dan jasa. Sementara proyek fisik lebih kepada pembangunan infrastuktur seperti, pengerjaan jalan, jembatan, gedung dan air bersih.
Hironimus berharap dengan lebih cepat dilaksanakan pekerjaan, maka semua yang sudah ditargetkan Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob bisa terealisasi.
Salah satu program yang saat ini masih dinantikan masyarakat adalah proyek air bersih yang dijanjikan 17 ribu unit akan tersambung ke pemukiman warga pada tahun 2023. “Proyek-proyek macam ini yang harus segera bergerak,”tegas Hironimus.
Program yang sudah disampaikan kepala daerah wajib diterjemahkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga apa yang disampaikan Plt Bupati, singkron dengan yang terjadi di lapangan.
Mengenai dana-dana kemitraan yang diberikan kepada organisasi masyarakat, lembaga adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan penguyuban harus dialokasikan sehingga pemerintah dan mitranya bisa bersinergi.
Meski demikian, Hironimus melihat lambatnya pelaksanaan program tahun 2023 mungkin dikarenakan Plt Bupati masih menjalani proses hukum. “Seandainya tidak ada persoalan pasti semua program berjalan lancar,”tandas Hironimus.
Belum berjalannya pengerjaan proyek berdampak langsung kepada perputaran uang di masyarakat. Untungnya sektor swasta di Mimika berjalan normal, sehingga masyarakat masih merasa aman. Meski demikian, Hironimus berharap kondisi seperti ini tidak boleh terjadi. (redaksi)
