ADVERTISEMENT
Selasa, Juni 23, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Ekonomi

Papua Masuk Lima Besar Inflasi Terendah di Indonesia

Pemerintah terus berupaya menurunkan harga agar tidak terjadi inflasi dengan membuka pasar murah menjelang hari raya.

4 Mei 2023
0
Papua Masuk Lima Besar Inflasi Terendah di Indonesia

Ouceu Satydipura, Kepala BPS Mimika. (Foto : Redaksi/Koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

Timika – Secara global Papua masuk dalam provinsi dengan lima besar inflasi terendah sekitar lima koma pada Maret 2023.

Demikian disampaikan Ouceu Satydipura, Kepala BPS Kabupaten Mimika kepada Koranpapua.id di ruang kerjanya, Rabu 3 Mei 2023.

ADVERTISEMENT

Ia mengatakan di Papua dalam perhitungan inflasi perkotaan ada tiga titik.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pertama di Kota Jayapura, Merauke dan Timika. Di antara tiga wilayah ini Timika tertinggi tetapi masih jauh lebih rendah daripada inflasi nasional.

Baca Juga

Tingkatkan Kualitas Layanan Posyandu, Dinkes Mimika Latih Fasilitator 25 Keterampilan Kader

Gibran Dorong Museum Asmat Jadi Wajah Diplomasi Budaya Papua, Berikut Sedikit Kilasannya

“Intinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah sering berkomunikasi termasuk dengan Asisten 2 Mimika. Kita telah mengusahakan cara mengendalikan laju inflasi,” jelasnya.

Ia menjelaskan salah satu cara menekan laju inflasi dengan mengadakan pasar-pasar murah selama menjelang Natal dan Tahun Baru juga Idul Fitri 1444 H oleh instansi terkait. Ini supaya masyarakat berkesempatan mempunyai daya beli yang baik terhadap komuditas-komuditas makanan tertentu.

Selain itu lanjutnya, inflasi ini memang harus dikawal.

“Beda dengan dulu, sekarang tidak. Tahun yang lalu kami BPS se Indonesia sampai ke kabupaten/kota, Kapolres, Dandim, Kejari dan seluruh bupati, wali kota, gubernur diundang ke Sentul Conven Center oleh Presiden Jokowi. Tujuan untuk bagaimana cara mengendalikan laju inflasi. Karena dikuatirkan inflasi di Indonesia meningkat tajam. Karena ini ada hubungan dengan ekonomi global. Pada saat ini sudah ada 11 negara yang meminjam di IMF. Inflasi di Argentina sudah 95 persen. Kalau di Indonesia inflasinya kita tidak bisa kendalikan dikuatirkan terpuruk bisa seperti tahun 1998 lalu,” paparnya.

Dengan demikian katanya, Jokowi minta supaya semua wilayah mengendalikan inflasi.

“Waktu itu pembicaranya sekitar 20 menteri. Dan semua diperintahkan untuk segera menekan laju inflasi. Kalau kita bicara inflasi secara umum malah masyarakat jadi bingung, tapi kita cerita dengan mama-mama harga naik, itulah inflasi. Pasti dipahami,” paparnya.

Dikatakan, apabila harga naik maka banyak masyarakat yang tidak bisa mengkonsumsi barang bagus. Dampaknya asupan kalori dan gizi berkurang akhirnya angka kemiskinan makin tinggi.

Ia mengapresiasi Pemkab Mimika bergerak cepat. BPS selalu mendukung apa yang dilakukan pemerintah dengan memberikan masukan langkah-langkah apa yamg harus mereka lakukan dalam mengatasi inflasi. Salah satu masukan, mengadakan pasar murah bisa menekan inflasi.

Selain itu, ia menganjurkan agar kedepan harus memastikan alur transportasi barang. Karena sebagian besar barang didatangkan dari luar Papua kecuali telur sudah masuk pada swasembada.

Selain itu biaya menyewa ekspedisi juga mahal dan perhatikan terhadap pengusaha besar agar tidak sampai menimbun barang. Jikapun ada yang menimbun maka pemerintah harus segera menyiapkan regulasi daerah sebagai dasar dalam memberikan tindakan. Sanksinya bisa mencabut izinnya dan sita barangnya.

Ia menambahkan dalam mengendalikan inflasi ini, Panglima dan Kapolri perintahkan agar menggunakan fasilitas TNI-Polri dalam distribusi supaya bisa menekan inflasi, baik dari sisi transportasi maupun keamanan. Mengatasi inflasi sistem kerjanya berkolaborasi tidak bisa sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, katanya BPS sebagai yang merilis angka inflasi akan selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah bukan mengubah angka menjadi rendah melainkan menyajikan data sesuai yang dipotret di lapangan dan memberitahukan solusinya apa yang dilakukan untuk menekan inflasi. Apa komoditas yang harus diberi garis merah untuk segera dipenuhi. Apakah dengan cara membeli dari kabupaten atau provinsi lain yang sedang panen raya.

Ia menambahkan bagi pemerintah daerah yang berhasil menekan inflasi akan mendapatkan insentif dari Kementerian Keuangan untuk pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah telah berupaya keras tinggal sekarang dukungan dari masyarakat dengan tidak menimbun barang dan menaikan harga. Yang menjadi kekuatiran jangan sampai masyarakat tidak punya akses untuk mendapatkan bahan kebutuhan dasar.

“Kalau kita bicara tentang ekonomi, maka sekarang sebenarnya investor lagi menunggu dan melihat kondisinya seperti apa. Kemarin habis Lebaran harga naik biasanya turun. Ini terjadi karena kebutuhan masyarakat tinggi sementara persediaan sedikit,” katanya. (redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Tingkatkan Kualitas Layanan Posyandu, Dinkes Mimika Latih Fasilitator 25 Keterampilan Kader

Tingkatkan Kualitas Layanan Posyandu, Dinkes Mimika Latih Fasilitator 25 Keterampilan Kader

22 Juni 2026
Gibran Dorong Museum Asmat Jadi Wajah Diplomasi Budaya Papua, Berikut Sedikit Kilasannya

Gibran Dorong Museum Asmat Jadi Wajah Diplomasi Budaya Papua, Berikut Sedikit Kilasannya

22 Juni 2026
UPN “Veteran” Yogyakarta Seleksi 194 Generasi Unggul Papua Lewat Program Beasiswa YPMAK

UPN “Veteran” Yogyakarta Seleksi 194 Generasi Unggul Papua Lewat Program Beasiswa YPMAK

22 Juni 2026
160 ASN Pensiun di Tahun 2026, Pemkab Mimika Usulkan 274 Formasi CPNS

Tergolong Barang Berisiko: Satgas Pasgat Amankan Senapan Angin Jenis PCP, Rencananya akan Dikirim ke Wamena

22 Juni 2026
160 ASN Pensiun di Tahun 2026, Pemkab Mimika Usulkan 274 Formasi CPNS

160 ASN Pensiun di Tahun 2026, Pemkab Mimika Usulkan 274 Formasi CPNS

22 Juni 2026
Warning! Status PPPK Bukan Jaminan Aman, Asisten I Mimika Ingatkan Risiko Pemberhentian

Warning! Status PPPK Bukan Jaminan Aman, Asisten I Mimika Ingatkan Risiko Pemberhentian

22 Juni 2026

POPULER

  • SLB-SMP-SMA/SMK di Papua Tengah Gratis, Hubungi 0812-4154-7765 Jika Ada yang Pungut Biaya

    SLB-SMP-SMA/SMK di Papua Tengah Gratis, Hubungi 0812-4154-7765 Jika Ada yang Pungut Biaya

    608 shares
    Bagikan 243 Tweet 152
  • Komandan Operasi KKB Kodap XVI Yahukimo Dilaporkan Tewas Ditembak Aparat

    570 shares
    Bagikan 228 Tweet 143
  • Ananias Faot: Kadistrik Berwenang Awasi Dana Kampung, Jangan Habis untuk Bayar Utang

    554 shares
    Bagikan 222 Tweet 139
  • Beasiswa YPMAK Antarkan Fitalia Tumuka Raih Gelar Sarjana Hukum dan Kejar Mimpi Global

    548 shares
    Bagikan 219 Tweet 137
  • Kasus Dugaan Korupsi Beras Rp8,9 Miliar, Kejati Papua Tahan Empat Tersangka

    537 shares
    Bagikan 215 Tweet 134
  • 12 Hari Berjuang, Remaja Putri Akhirnya Meninggal Usai Diduga Dibakar Ibu Kandung

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • Raup Puluhan Juta, Residivis Janjikan Korban Bekerja di Perusahaan Tambang di Mimika

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
Next Post
Penjabat Bupati Mappi Ajak Semua Elemen Bangun Pendidikan

Penjabat Bupati Mappi Ajak Semua Elemen Bangun Pendidikan

Masyarakat Nduga Mulai Rasakan Terganggunya Pelayanan Transportasi Udara

Masyarakat Nduga Mulai Rasakan Terganggunya Pelayanan Transportasi Udara

BPS Mimika Laksanakan Uji Publik Data Warga Penerima Manfaat

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id