ADVERTISEMENT
Minggu, April 19, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Ekonomi

Papua Masuk Lima Besar Inflasi Terendah di Indonesia

Pemerintah terus berupaya menurunkan harga agar tidak terjadi inflasi dengan membuka pasar murah menjelang hari raya.

4 Mei 2023
0
Papua Masuk Lima Besar Inflasi Terendah di Indonesia

Ouceu Satydipura, Kepala BPS Mimika. (Foto : Redaksi/Koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

Timika – Secara global Papua masuk dalam provinsi dengan lima besar inflasi terendah sekitar lima koma pada Maret 2023.

Demikian disampaikan Ouceu Satydipura, Kepala BPS Kabupaten Mimika kepada Koranpapua.id di ruang kerjanya, Rabu 3 Mei 2023.

ADVERTISEMENT

Ia mengatakan di Papua dalam perhitungan inflasi perkotaan ada tiga titik.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pertama di Kota Jayapura, Merauke dan Timika. Di antara tiga wilayah ini Timika tertinggi tetapi masih jauh lebih rendah daripada inflasi nasional.

Baca Juga

Kapolresta Rilis Pengungkapan Terbesar Narkoba di Empat Bulan Pertama 2026, Mencapai 8,3 Kg

Tambang Ilegal di Papua, Bukan Sekadar Isu Hukum, Ini Prespektif Berbeda Mantan Kapolda Papua

“Intinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah sering berkomunikasi termasuk dengan Asisten 2 Mimika. Kita telah mengusahakan cara mengendalikan laju inflasi,” jelasnya.

Ia menjelaskan salah satu cara menekan laju inflasi dengan mengadakan pasar-pasar murah selama menjelang Natal dan Tahun Baru juga Idul Fitri 1444 H oleh instansi terkait. Ini supaya masyarakat berkesempatan mempunyai daya beli yang baik terhadap komuditas-komuditas makanan tertentu.

Selain itu lanjutnya, inflasi ini memang harus dikawal.

“Beda dengan dulu, sekarang tidak. Tahun yang lalu kami BPS se Indonesia sampai ke kabupaten/kota, Kapolres, Dandim, Kejari dan seluruh bupati, wali kota, gubernur diundang ke Sentul Conven Center oleh Presiden Jokowi. Tujuan untuk bagaimana cara mengendalikan laju inflasi. Karena dikuatirkan inflasi di Indonesia meningkat tajam. Karena ini ada hubungan dengan ekonomi global. Pada saat ini sudah ada 11 negara yang meminjam di IMF. Inflasi di Argentina sudah 95 persen. Kalau di Indonesia inflasinya kita tidak bisa kendalikan dikuatirkan terpuruk bisa seperti tahun 1998 lalu,” paparnya.

Dengan demikian katanya, Jokowi minta supaya semua wilayah mengendalikan inflasi.

“Waktu itu pembicaranya sekitar 20 menteri. Dan semua diperintahkan untuk segera menekan laju inflasi. Kalau kita bicara inflasi secara umum malah masyarakat jadi bingung, tapi kita cerita dengan mama-mama harga naik, itulah inflasi. Pasti dipahami,” paparnya.

Dikatakan, apabila harga naik maka banyak masyarakat yang tidak bisa mengkonsumsi barang bagus. Dampaknya asupan kalori dan gizi berkurang akhirnya angka kemiskinan makin tinggi.

Ia mengapresiasi Pemkab Mimika bergerak cepat. BPS selalu mendukung apa yang dilakukan pemerintah dengan memberikan masukan langkah-langkah apa yamg harus mereka lakukan dalam mengatasi inflasi. Salah satu masukan, mengadakan pasar murah bisa menekan inflasi.

Selain itu, ia menganjurkan agar kedepan harus memastikan alur transportasi barang. Karena sebagian besar barang didatangkan dari luar Papua kecuali telur sudah masuk pada swasembada.

Selain itu biaya menyewa ekspedisi juga mahal dan perhatikan terhadap pengusaha besar agar tidak sampai menimbun barang. Jikapun ada yang menimbun maka pemerintah harus segera menyiapkan regulasi daerah sebagai dasar dalam memberikan tindakan. Sanksinya bisa mencabut izinnya dan sita barangnya.

Ia menambahkan dalam mengendalikan inflasi ini, Panglima dan Kapolri perintahkan agar menggunakan fasilitas TNI-Polri dalam distribusi supaya bisa menekan inflasi, baik dari sisi transportasi maupun keamanan. Mengatasi inflasi sistem kerjanya berkolaborasi tidak bisa sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, katanya BPS sebagai yang merilis angka inflasi akan selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah bukan mengubah angka menjadi rendah melainkan menyajikan data sesuai yang dipotret di lapangan dan memberitahukan solusinya apa yang dilakukan untuk menekan inflasi. Apa komoditas yang harus diberi garis merah untuk segera dipenuhi. Apakah dengan cara membeli dari kabupaten atau provinsi lain yang sedang panen raya.

Ia menambahkan bagi pemerintah daerah yang berhasil menekan inflasi akan mendapatkan insentif dari Kementerian Keuangan untuk pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah telah berupaya keras tinggal sekarang dukungan dari masyarakat dengan tidak menimbun barang dan menaikan harga. Yang menjadi kekuatiran jangan sampai masyarakat tidak punya akses untuk mendapatkan bahan kebutuhan dasar.

“Kalau kita bicara tentang ekonomi, maka sekarang sebenarnya investor lagi menunggu dan melihat kondisinya seperti apa. Kemarin habis Lebaran harga naik biasanya turun. Ini terjadi karena kebutuhan masyarakat tinggi sementara persediaan sedikit,” katanya. (redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Kapolresta Rilis Pengungkapan Terbesar Narkoba di Empat Bulan Pertama 2026, Mencapai 8,3 Kg

Kapolresta Rilis Pengungkapan Terbesar Narkoba di Empat Bulan Pertama 2026, Mencapai 8,3 Kg

18 April 2026
Tambang Ilegal di Papua, Bukan Sekadar Isu Hukum, Ini Prespektif Berbeda Mantan Kapolda Papua

Tambang Ilegal di Papua, Bukan Sekadar Isu Hukum, Ini Prespektif Berbeda Mantan Kapolda Papua

18 April 2026
Polisi Ungkap Pembunuhan Berencana di Mimika, Libatkan Seorang Wanita, Pencetus Konflik di Kwamki Narama

Polisi Ungkap Pembunuhan Berencana di Mimika, Libatkan Seorang Wanita, Pencetus Konflik di Kwamki Narama

18 April 2026
Kajati Papua Resmikan Rumdis Rp1,5 Miliar, Bupati Mimika: Bukan Gratifikasi

Kajati Papua Resmikan Rumdis Rp1,5 Miliar, Bupati Mimika: Bukan Gratifikasi

18 April 2026
Program Bedah Rumah Serentak se-Papua Diluncurkan 27 April 2026, 500 Unit Setiap Kabupaten

Program Bedah Rumah Serentak se-Papua Diluncurkan 27 April 2026, 500 Unit Setiap Kabupaten

18 April 2026
Evakuasi Guru yang Menderita Sakit di Distrik Hoya Masih Terkendala Cuaca Buruk

Dapodik Mimika Bermasalah, Kadisdik: Data Pusat dan Kondisi Rill di Sekolah Jauh Berbeda

18 April 2026

POPULER

  • Delapan ASN Pemkot Jayapura Dipecat

    Delapan ASN Pemkot Jayapura Dipecat

    556 shares
    Bagikan 222 Tweet 139
  • Kereta Api Segera Hadir di Papua: Rute Pertama Hubungkan Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura

    550 shares
    Bagikan 220 Tweet 138
  • Iwan Anwar Tegaskan Perda UMKM OAP Bersifat Afirmatif, Bukan Diskriminatif

    538 shares
    Bagikan 215 Tweet 135
  • Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua Bertemu Dirjen Perimbangan Keuangan, Ini Hasilnya

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Keributan di Tengah Suasana Duka, Satu Warga Dilaporkan Tewas, Empat Polisi Terluka

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Skandal Standar MBG Mimika: 11 SPPG Ditutup, Pengawasan Dipertanyakan

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Kode Wanita Berjaket Loreng Terekam CCTV Sebelum Gedung RSUD Paniai Terbakar

    523 shares
    Bagikan 209 Tweet 131
Next Post
Penjabat Bupati Mappi Ajak Semua Elemen Bangun Pendidikan

Penjabat Bupati Mappi Ajak Semua Elemen Bangun Pendidikan

Masyarakat Nduga Mulai Rasakan Terganggunya Pelayanan Transportasi Udara

Masyarakat Nduga Mulai Rasakan Terganggunya Pelayanan Transportasi Udara

BPS Mimika Laksanakan Uji Publik Data Warga Penerima Manfaat

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id