ADVERTISEMENT
Rabu, Februari 11, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Ekonomi

Papua Masuk Lima Besar Inflasi Terendah di Indonesia

Pemerintah terus berupaya menurunkan harga agar tidak terjadi inflasi dengan membuka pasar murah menjelang hari raya.

4 Mei 2023
0
Papua Masuk Lima Besar Inflasi Terendah di Indonesia

Ouceu Satydipura, Kepala BPS Mimika. (Foto : Redaksi/Koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

Timika – Secara global Papua masuk dalam provinsi dengan lima besar inflasi terendah sekitar lima koma pada Maret 2023.

Demikian disampaikan Ouceu Satydipura, Kepala BPS Kabupaten Mimika kepada Koranpapua.id di ruang kerjanya, Rabu 3 Mei 2023.

ADVERTISEMENT

Ia mengatakan di Papua dalam perhitungan inflasi perkotaan ada tiga titik.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pertama di Kota Jayapura, Merauke dan Timika. Di antara tiga wilayah ini Timika tertinggi tetapi masih jauh lebih rendah daripada inflasi nasional.

Baca Juga

Dinkes Mimika Evaluasi Program Malaria 2025, Target Tahun Ini Capai 2 Juta Pemeriksaan

21 Pejabat Baru Resmi Perkuat Kabinet Pimpinan Gubernur PBD Elisa Kambu

“Intinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah sering berkomunikasi termasuk dengan Asisten 2 Mimika. Kita telah mengusahakan cara mengendalikan laju inflasi,” jelasnya.

Ia menjelaskan salah satu cara menekan laju inflasi dengan mengadakan pasar-pasar murah selama menjelang Natal dan Tahun Baru juga Idul Fitri 1444 H oleh instansi terkait. Ini supaya masyarakat berkesempatan mempunyai daya beli yang baik terhadap komuditas-komuditas makanan tertentu.

Selain itu lanjutnya, inflasi ini memang harus dikawal.

“Beda dengan dulu, sekarang tidak. Tahun yang lalu kami BPS se Indonesia sampai ke kabupaten/kota, Kapolres, Dandim, Kejari dan seluruh bupati, wali kota, gubernur diundang ke Sentul Conven Center oleh Presiden Jokowi. Tujuan untuk bagaimana cara mengendalikan laju inflasi. Karena dikuatirkan inflasi di Indonesia meningkat tajam. Karena ini ada hubungan dengan ekonomi global. Pada saat ini sudah ada 11 negara yang meminjam di IMF. Inflasi di Argentina sudah 95 persen. Kalau di Indonesia inflasinya kita tidak bisa kendalikan dikuatirkan terpuruk bisa seperti tahun 1998 lalu,” paparnya.

Dengan demikian katanya, Jokowi minta supaya semua wilayah mengendalikan inflasi.

“Waktu itu pembicaranya sekitar 20 menteri. Dan semua diperintahkan untuk segera menekan laju inflasi. Kalau kita bicara inflasi secara umum malah masyarakat jadi bingung, tapi kita cerita dengan mama-mama harga naik, itulah inflasi. Pasti dipahami,” paparnya.

Dikatakan, apabila harga naik maka banyak masyarakat yang tidak bisa mengkonsumsi barang bagus. Dampaknya asupan kalori dan gizi berkurang akhirnya angka kemiskinan makin tinggi.

Ia mengapresiasi Pemkab Mimika bergerak cepat. BPS selalu mendukung apa yang dilakukan pemerintah dengan memberikan masukan langkah-langkah apa yamg harus mereka lakukan dalam mengatasi inflasi. Salah satu masukan, mengadakan pasar murah bisa menekan inflasi.

Selain itu, ia menganjurkan agar kedepan harus memastikan alur transportasi barang. Karena sebagian besar barang didatangkan dari luar Papua kecuali telur sudah masuk pada swasembada.

Selain itu biaya menyewa ekspedisi juga mahal dan perhatikan terhadap pengusaha besar agar tidak sampai menimbun barang. Jikapun ada yang menimbun maka pemerintah harus segera menyiapkan regulasi daerah sebagai dasar dalam memberikan tindakan. Sanksinya bisa mencabut izinnya dan sita barangnya.

Ia menambahkan dalam mengendalikan inflasi ini, Panglima dan Kapolri perintahkan agar menggunakan fasilitas TNI-Polri dalam distribusi supaya bisa menekan inflasi, baik dari sisi transportasi maupun keamanan. Mengatasi inflasi sistem kerjanya berkolaborasi tidak bisa sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, katanya BPS sebagai yang merilis angka inflasi akan selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah bukan mengubah angka menjadi rendah melainkan menyajikan data sesuai yang dipotret di lapangan dan memberitahukan solusinya apa yang dilakukan untuk menekan inflasi. Apa komoditas yang harus diberi garis merah untuk segera dipenuhi. Apakah dengan cara membeli dari kabupaten atau provinsi lain yang sedang panen raya.

Ia menambahkan bagi pemerintah daerah yang berhasil menekan inflasi akan mendapatkan insentif dari Kementerian Keuangan untuk pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah telah berupaya keras tinggal sekarang dukungan dari masyarakat dengan tidak menimbun barang dan menaikan harga. Yang menjadi kekuatiran jangan sampai masyarakat tidak punya akses untuk mendapatkan bahan kebutuhan dasar.

“Kalau kita bicara tentang ekonomi, maka sekarang sebenarnya investor lagi menunggu dan melihat kondisinya seperti apa. Kemarin habis Lebaran harga naik biasanya turun. Ini terjadi karena kebutuhan masyarakat tinggi sementara persediaan sedikit,” katanya. (redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Dinkes Mimika Evaluasi Program Malaria 2025, Target Tahun Ini Capai 2 Juta Pemeriksaan

Dinkes Mimika Evaluasi Program Malaria 2025, Target Tahun Ini Capai 2 Juta Pemeriksaan

10 Februari 2026
21 Pejabat Baru Resmi Perkuat Kabinet Pimpinan Gubernur PBD Elisa Kambu

21 Pejabat Baru Resmi Perkuat Kabinet Pimpinan Gubernur PBD Elisa Kambu

10 Februari 2026
Percepat Progres Pembangunan, Pejabat Dua Lembaga Kementerian Kunjungi Papua Selatan

Percepat Progres Pembangunan, Pejabat Dua Lembaga Kementerian Kunjungi Papua Selatan

10 Februari 2026
Jalan Trans Papua Urat Nadi Perekonomian Papua Pegunungan, Kementerian PUPR Didesak Segera Tangani Longsor

Jalan Trans Papua Urat Nadi Perekonomian Papua Pegunungan, Kementerian PUPR Didesak Segera Tangani Longsor

10 Februari 2026
Papan Nama Jalan di Mimika Belum Resmi, PUPR Tunggu Peraturan Bupati

Papan Nama Jalan di Mimika Belum Resmi, PUPR Tunggu Peraturan Bupati

10 Februari 2026
Menjaga Mandat Sosial, RSMM Timika Berbenah Menuju Standar KRIS BPJS

Menjaga Mandat Sosial, RSMM Timika Berbenah Menuju Standar KRIS BPJS

10 Februari 2026

POPULER

  • Proviciat Merlins R Waromi! Wanita Asal Papua Lulus Dokter Spesialis Tercepat di UGM

    Proviciat Merlins R Waromi! Wanita Asal Papua Lulus Dokter Spesialis Tercepat di UGM

    683 shares
    Bagikan 273 Tweet 171
  • Ngaku Istri Pejabat Papua Tengah, Wanita Ini Labrak Oknum ASN Berpakaian Dinas

    597 shares
    Bagikan 239 Tweet 149
  • Bupati Mimika Ultimatum ASN: Pangkat Tidak Sesuai Jabatan Siap Dinonaktifkan

    568 shares
    Bagikan 227 Tweet 142
  • Hidup Semakin Susah, Pengungsi Konflik Tapal Batas di Mimika Barat Tengah Keluhkan Minimnya Perhatian Pemerintah

    564 shares
    Bagikan 226 Tweet 141
  • Sejumlah Perwira Polres Mimika Bergeser Jabatan, Ini Pesan Kapolres

    561 shares
    Bagikan 224 Tweet 140
  • Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri di Jalan Pattimura Ujung Timika

    554 shares
    Bagikan 222 Tweet 139
  • Pemprov Papua Tata Ulang SDM Pendidik, Guru yang Bekerja di Kantor Pemerintahan Dikembalikan ke Sekolah

    544 shares
    Bagikan 218 Tweet 136
Next Post
Penjabat Bupati Mappi Ajak Semua Elemen Bangun Pendidikan

Penjabat Bupati Mappi Ajak Semua Elemen Bangun Pendidikan

Masyarakat Nduga Mulai Rasakan Terganggunya Pelayanan Transportasi Udara

Masyarakat Nduga Mulai Rasakan Terganggunya Pelayanan Transportasi Udara

BPS Mimika Laksanakan Uji Publik Data Warga Penerima Manfaat

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id