TIMIKA, Koranpapua.id- Marianus Maknaipeku, Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Suku Kamoro (Lemasko) menyoroti sejumlah program dan kegiatan fisik yang didanai APBD Perubahan 2024.
Menurut Marianus, pekerjaan fisik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, kebanyakan masuk dalam kegiatan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Mimika.
Untuk itu, Marianus menyarankan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang sekarang sedang berjuang mencari pekerjaan tidak usah ke OPD, tetapi langsung mendatangi anggota DPRD Mimika.
“Seharusnya paket-paket pekerjaan itu ada di OPD tetapi sekarang ada di DPRD Mimika. Saya kurang tahu apakah ini sebagai bentuk ucapan terima kasih purna bakti atau apa,” kata Marianus kepada koranpapua.id di Timika, Selasa 15 Oktober 2024.
Sebagai Tokoh Masyarakat Mimika, Marianus sangat merasa prihatin atas kondisi yang terjadi dalam APBD Perubahan tahun 2024.
Marianus menyampaikan keprihatinannya, setelah dirinya mendatangi sejumlah OPD di lingkup Pemkab Mimika.
Hampir semua menyampaikan hal yang sama, bahwa paket-paket pekerjaan yang ada di OPD sudah masuk di Pokir DPRD.
Menurut mantan anggota DPRD Mimika ini, seharusnya anggaran APBD untuk kegiatan bersifat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan.
Karena masyarakat yang jauh dari Kota Timika sangat membutuhkan perhatian. Ia mencontohkan, ada wilayah pesisir yang mengalami pendangkalan, seharusnya dewan mendorong OPD teknis untuk melakukan pengerukan.
“Ini tidak sama sekali, padahal kondisi sulit alur transportasi di wilayah pesisir sangat perlu mendapat perhatian serius,” pungkasnya.
Marianus mempertanyakan dimana mata dan telinga Anggota DPRD untuk melihat kebutuhan dan mendengar keluhan warga yang seharusnya diperjuangkan.
“Ini malah pekerjaan tidak bisa dinikmati masyarakat OAP karena sudah dikapling dewan,” tandasnya.
Atas kondisi ini, Marianus menilai Mimika telah terjadi ‘kecelakaan’ kebijakan anggaran.
Selain menyoroti kondisi pendangkalan di wilayah pesisir, Marianus menyayangkan kondisi jalan lingkungan di tengah Kota Timika yang masih banyak yang rusak.
Salah satunya jalan masuk di wilayah Koperapoka. Di wilayah tersebut selain sebagai akses keluar masuk warga, juga ada fasilitas umum berupa sekolah dan Kantor Kelurahan.
Kondisi yang sama juga terdapat di Jalan Bougenvile, jalan-jalan di wilayah Kebun Sirih dan beberapa lorong dalam kota yang belum diperhatikan.
Marianus menganjurkan kepada Pj Bupati Mimika Valentinus S. Sumito agar dalam mengelola pemerintahan jangan berjalan sendiri.
Pj. Bupati bisa menggandeng kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran APBD Mimika yang sangat besar ini.
“Kita berharap dengan APBD yang besar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja,” tegas Marianus. (Redaksi)
