TIMIKA, Koranpapua.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang dalam tugas dan wewenangnya juga mengatur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), memberikan peringatan kepada semua Ormas di Kabupaten Mimika untuk tidak terlibat politik praktis.
Apalagi secara terbuka menyampaikan dukungan kepada pasangan calon yang maju dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) dan Partai Politik (Parpol).
Penegasan ini disampaikan Alfasiah, S.STP.,M.Si, Sekretaris Bakesbangpol di hadapan pengurus paguyuban dan Ormas yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tentang pengisian data Ormas melalui Aplikasi Meno Sidak Kanda, Selasa 24 Oktober 2023.
Pada kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, para pengurus peguyuban dan Ormas juga dibekali Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing.
Alfasiah memberikan apresiasi kepada semua pengurus paguyuban yang semangat menjalankan roda organisasi. Namun diingatkan jangan sampai melanggar aturan.
Apabila ditemukan Ormas atau paguyuban yang terlibat politik praktis, Bakesbangpol sebagai pembina Ormas akan memberikan teguran lisan, tertulis bahkan mencabut administrasinya.
Menurutnya, secara individu pengurus Ormas boleh berpolitik dengan masuk di salah satu partai politik, karena hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang.
Tetapi sebagai pengurus Ormas dilarang mengajak anggotanya untuk memberikan dukungan atau berafiliasi dengan salah satu calon atau Parpol.
“Kita boleh mencoblos calon atau partai tertentu tapi atas nama pribadi, jangan membawa nama Ormas. Namun anggota Ormas dengan pilihan yang sama tanpa ada paksaan atau arahan dipersilahkan. Karena sebagai negara yang demokratis kita tetap menghargai hak dipilih dan memilih,” jelasnya.
Ormas juga dilarang menerima bantuan dana dari kelompok manapun dalam bentuk apapun yang terselubung mempunyai kepentingan politik, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila hal itu terjadi memiliki cukup bukti dan diketahui Bawaslu maka Parpol tertentu akan dikenakan sanksi. Begitupun Ormas yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dari Bakesbangpol.
Dengan demikian sebelum terjadi hal ini menjadi tugas Bakesbangpol untuk memberikan edukasi kepada setiap paguyuban dan Ormas.
Alfasiah juga menyampaikan kepada semua pengurus paguyuban dan Ormas untuk perlu memperhatikan penggunaan nama, lambang atau logo dan bendera harus tidak boleh sama dengan yang lain.
Karena itu dianggap mengambil hak cipta orang lain serta melanggar aturan. Untuk itu dalam membuat lambang, logo, bendera sebuah Ormas harus berbeda.
Setiap Ormas harus memiliki ciri khasnya sendiri. Sebab setiap itu mempunyai makna dan artinya masing-masing.
Ia menjelaskan peran dari Ormas turut serta menjaga dan memelihara keamanan dalam menciptakan ketenteraman bangsa dan negara.
Ormas mempunyai fungsi menyalurkan kebutuhan sesuai kepentingan anggotanya dan tujuan organisasi, membina dan pengembangan anggota, penyalur aspirasi masyarakat.
Termasuk pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara kerukunan, ketenteraman, memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bersama dalam bermasyarakat.
Alfasiah juga mengingatkan, apabila dalam kehidupan bermasyarakat ada anggota Ormas yang mengalami kekerasan, tidak boleh bermain hakim sendiri menggunakan kekuatan massa Ormas untuk melakukan aksi balas dendam.
Persoalan tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses. Langkah ini ditempuh agar Ormas bersama-sama ikut menjaga dan menciptakan suasana damai.
“Kita musti bersyukur Timika hampir sepuluh tahun ini situasi Kamtibmasnya aman tanpa ada pertikaian, perselisihan antar suku, agama dan Ormas,” katanya.
Baginya, dengan rendahnya kejadian-kejadian perselisihan ini menunjukan masyarakat Mimika sudah mulai sadar akan pentingnya hidup damai, aman dalam perbedaan. (Redaksi)
