TIMIKA, Koranpapua.id- Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang baru diaktifkan kembali, Senin 4 September diminta untuk memberikan perhatian penuh untuk menurunkan angka stunting dan masalah kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Mimika.
Permintaan ini disampaikan Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk dalam sambutannya pada acara Sertijab Bupati di Graha Eme Neme Yauware.
“ Ini yang disampaikan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri kepada saya untuk disampaikan kepada Bupati Eltinus Omaleng untuk bekerja memprioritaskan program nasional menurunkan angka stunting dan masalah kemiskinan ekstrim,” ujar Ribka.
Terhadap dua persoalan sosial kemanusian tersebut, Ribka berharap Bupati Eltinus dan jajarannya dapat memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang bermukim di wilayah Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur.
Sehubungan dengan persoalan masyarakat di Pomako, Ribka sudah perintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Provinsi Papua Tengah, untuk turun melakukan survei guna pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat lokal setempat.
“Kita harus rubah pola hidup masyarakat. Saya juga tahu kondisi kebutuhan kehidupan masyarakat kita di gunung juga masih tinggi seperti itu. Tetapi Mimika ini menjadi pusat perhatian Pemerintah Pusat maupun kita di daerah, saya minta masyarakat asli yang masih hidup dibawah garis kemiskinan harus diberikan perhatian khusus,” pesannya.
Kepada Bupati Eltinus Omaleng, Ribka menyampaikan, perhatian kepada masyarakat Pomako bukan sebuah intervensi melain pesan Mendagri yang harus disampaikan untuk diperhatikan.
Ribka juga mengatakan selain masalah rumah ada program Pemerintah Pusat yang menargetkan zero stunting pada tahun 2024.
Di tingkat Provinsi Papua Tengah, Ribka sudah membentuk Tim Satgas Stunting. Khusus untuk Kabupaten Mimika dan Nabire, pemerintah provinsi juga telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Karenanya kepada pemerintah kabupaten diharapkan untuk memberikan dukungan kepada dua tim tersebut sehingga mereka bisa bekerja lebih cepat.
Begitupun dengan penanganan kesehatan harus tetap berjalan seperti biasa. Ini sejalan dengan pesan Mendagri bahwa penanganan stunting dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di Pelabuhan Pomako tetap menjadi hal prioritas. (Redaksi)
