TIMIKA, Koranpapua.id – Akses keluar-masuk Bandara Baru Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mengalami hambatan setelah sekelompok warga melakukan aksi terkait tuntutan penyelesaian persoalan tanah yang diklaim belum mendapatkan kepastian dari pemerintah selama bertahun-tahun.
Akibat aksi tersebut, akses yang sebelumnya menggunakan dua jalur kini hanya dapat dilalui melalui satu jalur pintu keluar dan masuk bandara.
Kondisi ini menyebabkan aktivitas kendaraan yang hendak menuju maupun meninggalkan kawasan bandara harus menyesuaikan dengan jalur yang masih bisa digunakan.
Aksi tersebut berkaitan dengan tuntutan pemecahan sertifikat dan pembayaran ganti rugi tanah di sepanjang poros Jalan Bandara Baru serta kawasan poros jalan menuju perumahan Dinas Perhubungan.
Dalam pemberitahuan tertulis tertanggal 25 Juli 2026, para pemohon yang terdiri dari Yutam Tsolme, Enggel Anggaibak, Benediktus Katagame, dan Alexs Anggaibak menyampaikan bahwa persoalan tanah yang mereka perjuangkan telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian.
Mereka mengungkapkan, tuntutan ganti rugi tanah kepada Pemerintah Kabupaten Mimika telah diajukan sejak 20 tahun lalu.
Sementara permohonan pemecahan sertifikat tanah yang ditujukan kepada pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) disebut telah diajukan sejak 12 tahun lalu, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan.
Dalam pemberitahuan tersebut, para pemohon menegaskan bahwa mereka tidak pernah melepaskan maupun menjual seluruh bidang tanah seluas 23.000 meter persegi kepada pemerintah.
Mereka juga menyebut terdapat bagian tanah yang belum pernah diperjualbelikan, sementara sebagian lainnya diklaim telah dijual kepada pemerintah.
Atas persoalan tersebut, mereka meminta pemerintah memberikan kepastian dan bertanggung jawab menyelesaikan sejumlah tuntutan, yakni pemecahan sertifikat tanah, pembayaran ganti rugi atas lahan seluas 500 meter persegi di poros Jalan Bandara, serta ganti rugi tanah di poros jalan menuju perumahan Dinas Perhubungan.
Selain itu, mereka turut meminta adanya perhatian terhadap pelebaran jalan demi kepentingan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Bandara Baru.
Para pemohon juga menyampaikan peringatan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan dalam waktu dekat, mereka akan melakukan penutupan akses secara besar-besaran sehingga kendaraan maupun masyarakat tidak dapat melintasi pintu keluar-masuk bandara.
Persoalan ini diharapkan segera mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika dan instansi terkait, termasuk BPN, agar terdapat kejelasan mengenai status kepemilikan tanah, proses pemecahan sertifikat, serta penyelesaian tuntutan ganti rugi.
Hingga berita ini dipublikasi belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika maupun BPN terkait tuntutan tersebut.
Penyelesaian melalui komunikasi dan dialog antara para pemohon dengan pemerintah diharapkan dapat dilakukan agar persoalan pertanahan tidak terus berdampak pada kelancaran akses transportasi masyarakat di kawasan Bandara Baru.
Penulis: Ril Minggu
Editor: Gregorio Crisantus Putra Djoudi Moru
