TIMIKA, Koranpapua.id – Kabar baik bagi partai politik di Kabupaten Mimika. Besaran bantuan keuangan dari Pemerintah meningkat lima kali lipat, dari sebelumnya Rp10.000 menjadi Rp50.000 untuk setiap suara yang diperoleh dalam pemilu.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, Ronny S. Marjen, mengatakan kenaikan tersebut berdampak pada meningkatnya total anggaran bantuan keuangan partai politik yang disiapkan pemerintah tahun ini.
“Beberapa tahun terakhir itu Rp10.000. Ada peningkatan dari Rp10.000 ke Rp50.000,” kata Ronny kepada awak media Kamis 1 Oktober 2026.
Dengan besaran baru Rp50.000 per suara, pemerintah Kabupaten Mimika menyiapkan anggaran lebih dari Rp9 miliar untuk sekitar 10 partai politik penerima.
Total tersebut dihitung berdasarkan jumlah suara yang diperoleh seluruh partai penerima, kemudian dikalikan dengan besaran bantuan Rp50.000 per suara.
“Rp50.000 per satu suara kali jumlah suara yang mereka punya. Jadi masing-masing partai berbeda, ada yang besar, ada yang kecil,” ujarnya.
Artinya, tidak semua partai menerima bantuan dalam jumlah yang sama. Partai yang memperoleh suara lebih banyak akan mendapatkan bantuan lebih besar, sedangkan partai dengan perolehan suara lebih sedikit menerima bantuan yang lebih kecil.
Ronny mengatakan anggaran lebih dari Rp9 miliar tersebut saat ini sudah tersedia. Namun, pencairannya masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Papua Tengah sebagai salah satu persyaratan setelah adanya perubahan besaran bantuan.
“Kalau soal ketersediaan anggarannya sudah standby. Salah satu syarat pembayarannya dari Rp10.000 ke Rp50.000 adalah rekomendasi dari Gubernur. Itu yang kita tunggu,” katanya.
Sebelum dana ditransfer ke rekening masing-masing partai politik, pemerintah juga melakukan proses verifikasi. Tim verifikasi melibatkan Kesbangpol, Inspektorat, Badan Keuangan, serta perwakilan partai politik.
Selain itu, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebelumnya sebagai salah satu syarat pencairan.
Ronny mengatakan berdasarkan pemeriksaan terakhir pada Maret 2026, pihaknya belum menerima rekomendasi atau permintaan tindak lanjut terkait laporan pertanggungjawaban tersebut.
Karena itu, dia berharap rekomendasi gubernur dapat segera diterbitkan sehingga bantuan yang anggarannya telah tersedia tersebut bisa segera disalurkan kepada masing-masing partai politik.
“Kalau selesai, SPM paling saya bikin pagi, sore sudah besar,” kata Ronny. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
