TIMIKA, Koranpapua.id- Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat harus lebih aktif, sehingga pembangunan program infrastruktur, ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua bisa berjalan maksimal.
Hal itu disampaikan oleh Paulus Waterpauw, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dalam menyikapi pernyataan yang sengaja digiring untuk membangun opini sehingga menimbulkan salah kaprah dan memicu antipati terhadap pemerintah.
Mantan Kapolda Papua itu menuturkan, agagr pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) di sejumlah wilayah Papua bisa berjalan aman dan lancar, maka perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat adat.
Pendekatan dialog menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah proses pembangunan yang terus berlangsung.
“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujar Paulus dalam keterangannya seperti dikutip, Kamis 28 Mei 2028.
Paulus mengungkapkan, berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah dinilai tidak hanya bertujuan mempercepat kemajuan daerah, tetapi juga memastikan masyarakat asli Papua memperoleh manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap kondisi keamanan dan stabilitas sosial di daerah tersebut.
“Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” katanya.
Pembangunan Papua harus menjadikan orang asli Papua sebagai pusat utama pembangunan. Karena keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk.
Tetapi juga perlu melihat sejauh mana masyarakat dapat merasakan perubahan positif terhadap kehidupan mereka. Apalagi persoalan kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar di Papua.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap kondisi keamanan dan stabilitas sosial di daerah tersebut,” tandas Paulus yang juga mantan Kabaintelkam Polri. (Redaksi)
