NABIRE, Koranpapua.id– Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah sepanjang tahun 2025 banyak menghadapi tantangan ganguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Meski tidak menyebutkan prosentasinya, namun gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua, meliputi persoalan keamanan, penegakan hukum, hingga pengawalan agenda nasional dan daerah.
Meski demikian, berkat dukungan dan sinergi semua pihak, semua tantangan tersebut bisa ditangani dengan baik, sehingga secara umum situasi Kamtibmas tetap kondusif.
Hal itu disampaikan Brigjen Pol. Alfred Papare, Kapolda Papua Tengah dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Mapolda Papua Tengah, 30 Desember 2025.
Alfred menyampaikan bahwa refleksi akhir tahun bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas Polri sepanjang tahun 2025.
Ia menekankan, keberhasilan menjaga situasi Kamtibmas tidak terlepas dari kerja sama erat antara Polri, TNI, pemerintah daerah.
Termasuk dukungan dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat Papua Tengah.
Dikatakan, sepanjang tahun 2025, Polda Papua Tengah juga telah menjalankan berbagai upaya preventif, preemtif, dan represif.
Upaya yang dilakukan secara profesional dan humanis dengan mengedepankan prinsip Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan).
“Kami mengutamakan pendekatan komunikasi agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” kata Alfred.
Meski demikian, Alfred mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas selama 2025.
Karena itu, Polda Papua Tengah membuka diri terhadap kritik dan masukan konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada 2026.
Potensi Gangguan KKB Masih Menjadi Tantangan Utama
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Alfred juga menyampaikan bahwa, di tahun 2026, Polda Papua Tengah akan terus memperkuat sinergitas lintas sektor.
Termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengedepankan penegakan hukum yang adil dan transparan demi terwujudnya Papua Tengah yang aman, damai, dan sejahtera.
Meski demikian, Alfred mengatakan, potensi gangguan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di tahun 2026 masih menjadi tantangan utama.
Polda Papua mencatat rentetan aksi kekerasan KKB sepanjang tahun 2025 meliputi pembakaran fasilitas publik, hingga penembakan terhadap warga sipil dan anggota TNI-Polri.
Karena itu diharapkan sinergitas masyarakat dan semua instansi, baik pemerintah, TNI dan Polri perlu ditingkatkan.
Disampaikan bahwa di tahun 2025, kelompok pimpinan Tenius Kulua dan Kalenak Murib tercatat menghanguskan empat bangunan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak.
Dua pimpinan KKB ini juga melakukan penembakan dan mewaskan anggota Polres Puncak Jaya dan dua personel Brimob.
Beberapa kabupaten seperti Puncak Jaya, Mimika dan Intan Jaya juga masuk dalam zona merah aksi bersenjata. “Mereka (KKB-Red) juga masih menghasut warga untuk menggelar demostrasi anarkis,” beber Kapolda.
Menutup sambutannya, Alfred menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polda Papua Tengah, mitra kerja, dan masyarakat atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan sepanjang tahun 2025. (Redaksi)
