ADVERTISEMENT
Selasa, November 17, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Budaya

Air Mata Sumatra Jangan Terjadi di Papua, Lemasko Lantang Bersuara Tolak Ekspansi Sawit Berskala Besar

Pembukaan perkebunan sawit berpotensi merusak hutan adat, lingkungan hidup, serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang selama ini bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan.

19 Desember 2025
0
Air Mata Sumatra Jangan Terjadi di Papua, Lemasko Lantang Bersuara Tolak Ekspansi Sawit Berskala Besar

Ilustrasi Kelapa Sawit (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Rencana Presiden Prabowo untuk melakukan ekspansi sawit berskala besar di wilayah Papua Raya, mendapatkan penolakan dan kecaman dari dari berbagai kalangan.

Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) menjadi salah satu lembaga kultur Papua yang terus lantang bersuara menolak masuknya investor sawit di Papua, secara khusus di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Melalui Wakil Ketua Lemasko, Marianus Maknaepeku mengatakan, Lemasko yang memiliki wilayah adat yang sangat luas dan kini dibidik untuk perkebunan sawit, dengan tegas menolak rencana sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo.

Lemasko mendesak agar pemerintah menghentikan ekspansi lahan sawit ke Papua, karena adanya kekhawatiran serius terhadap daya dukung lingkungan dan risiko sosial-ekologis jangka panjang.

Baca Juga

Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli dan Bakti Sosial Peringati HUT ke-81 Brimob di Oksibil

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

Dengan jutaan hektare izin perkebunan yang telah dikantongi dan adanya perluasan tambahan lahan, dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dikatakan, pengalaman di Sumatra menunjukkan bahwa ekspansi sawit tanpa pengendalian ketat berpotensi memicu deforestasi, degradasi ekosistem, serta konflik sosial.

Karenanya, Papua memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih berhati-hati dan berbasis perlindungan lingkungan.

“Cukup sudah air mata masyarakat yang menjadi korban di Sumatera, jangan lagi terjadi di Papua,” ungkap Marianus kepada koranpapua.id, Jumat 19 Desember 2025.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, pernyataan Presiden Prabowo dalam rapat bersama kepala daerah se-Papua Raya, soal perlunya perluasan penanaman kelapa sawit di Papua, menunjukkan pemerintah tidak peka dan peduli terhadap lingkungan hidup.

Dijelaskannya, bencana ekologis di Sumatera semestinya dapat dijadikan pembelajaran berharga dan menjadikan pemerintah sadar, bahwa menghancurkan hutan dan menggantinya dengan tananan monokultur merupakan tindakan keliru.

“Seperti yang sekarang terjadi di Potowayburu, ada investor namanya PT TAS yang rencana buka perkebunan kelapa sawit di Potowayburu, Distrik Mimika Barat Jauh. Rencana ini harus dari awal kita tolak,” tegasnya.

David Uramata, Kepala Suku Kampung Aindua di Potowayburu sudah melaporkan ke Lemasko bahwa manajemen PT TAS telah datang ke Potowayburu dan menyampaikan akan membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah itu.

“Dengan adanya informasi ini, lembaga adat akan berupaya agar rencana itu dibatalkan. Dengan tegas Lemasko bersama masyarakat menolak masuknya investor sawit di sana,” pungkasnya.

Menurut Marianus, pembukaan perkebunan sawit berpotensi merusak hutan adat, lingkungan hidup, serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang selama ini bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan.

“Wilayah Mimika Barat Jauh adalah tanah adat yang harus dijaga. Tidak boleh ada investor yang masuk tanpa persetujuan masyarakat adat dan tanpa kajian lingkungan yang jelas dan transparan,” tegas Marianus.

Ia menilai, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa perkebunan sawit sering menimbulkan konflik sosial, perampasan hak ulayat, serta kerusakan ekosistem, sehingga pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam memberikan izin.

“Seperti yang terjadi di Kampung Kamora kelapa sawit yang pernah dibuka PT PAL, toh akhirnya masyarakat yang dirugikan. Jangan lagi pengalaman pahit itu dirasakan masyarakat Potowayburu”.

Marianus meminta Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk tidak mengeluarkan izin kepada PT TAS sebelum ada dialog terbuka dengan masyarakat adat, lembaga adat, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Marianus juga berharap kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua Tengah untuk berani bersuara menentang rencana pembukaan lahan sawit di Potowayburu.

Karena jika rencana ini berhasil, maka akan terjadi perampasan tanah masyarakat oleh perusahaan, wilayah Potowayburu suatu saat akan terjadi musibah banjir sebagai akibat hutan gundul. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

16 November 2026
KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

16 November 2026
Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

16 November 2026
Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

16 November 2026
Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

16 November 2026
KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

16 November 2026

POPULER

  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    528 shares
    Bagikan 211 Tweet 132
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
  • Freeport Latih Mama-Mama SP 12 Kembangkan Usaha Pangan Lokal

    511 shares
    Bagikan 204 Tweet 128
Next Post
Nakes Tidak Lagi Bingung Naik Pangkat, Dinkes Mimika dan PPNI Gelar Bimtek SKP Perawat

Nakes Tidak Lagi Bingung Naik Pangkat, Dinkes Mimika dan PPNI Gelar Bimtek SKP Perawat

Gallery Foto Dinkes Mimika dan PPNI Gelar Bimtek SKP Perawat

Gallery Foto Dinkes Mimika dan PPNI Gelar Bimtek SKP Perawat

Berikan Motivasi dan Semangat, Pangdam Merdeka Kunjungi Langsung Prajurit ke Daerah Operasi di Intan Jaya

Berikan Motivasi dan Semangat, Pangdam Merdeka Kunjungi Langsung Prajurit ke Daerah Operasi di Intan Jaya

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id