TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Humas dan Protokoler menggelar Pelatihan Public Speaking bertema Etika Komunikasi Pejabat Publik pada 8–9 Desember 2025 di salah satu hotel di Timika.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Sekretariat Negara, Sandro Erawanto, dan diikuti para pimpinan OPD serta instansi vertikal.
Dalam pemaparannya, Sandro menekankan pentingnya etika dan perilaku pejabat publik, terutama di Kabupaten Mimika, karena merupakan daerah dengan interaksi internasional yang tinggi berkat kehadiran Freeport Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa pejabat harus memahami bahasa tubuh, cara berpakaian, hingga teknik komunikasi yang sesuai standar global.
Sandro juga menyampaikan arahan Presiden mengenai larangan flexing dan gaya hidup hedon.
“Pejabat boleh membeli apa saja, tapi jangan dipamerkan. Banyak masyarakat hidupnya tidak mudah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pejabat daerah wajib menyelesaikan persoalan di wilayahnya tanpa menunggu laporan ke pusat.
Terkait komunikasi publik, Sandro meminta agar kewenangan penyampaian informasi dibuat tertib.
“Tidak semua pejabat boleh memberi pernyataan resmi. Jika tidak tepat berbicara, lebih baik diam dan serahkan kepada yang berwenang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya adab, sikap ramah, serta profesionalisme karena pejabat Mimika membawa citra Indonesia di hadapan tamu internasional.
Penggunaan media sosial yang bijak dan pelayanan tanpa diskriminasi lanjut Sandro menjadi bagian dari etika yang harus dijunjung.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Inosensius Yoga Pribadi, mengingatkan bahwa komunikasi pejabat publik bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk kepercayaan masyarakat.
“Setiap kata pejabat publik membentuk persepsi. Karena itu, etika komunikasi adalah kompetensi wajib,” ujarnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
