TIMIKA, Koranpapua.id– Cukup ironis perhatian pengambil kebijakan terhadap keberdaaan Dinas Perpustaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Bagaimana tidak, hampir selama 12 tahun, Dinas yang saat ini dipimpin oleh Jacob Jantje Toisuta itu, belum memiliki gedung kantor sendiri.
Untuk kegiatan aktivitas harian para pegawai, terpaksa menyewa gedung yang beralamat di Jalan Hasannudin Timika, Distrik Mimika Baru.
Sayangnya, upaya menyewa gedung ini terjadi ditengah berdirinya sejumlah gedung perkantoran mewah yang gencar dibangun beberapa tahun terakhir oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
Jacob Jantje Toisuta, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Mimika, mengatakan, pembangunan gedung perpustakaan sekaligus kantor dinas masih menemui hambatan serius.
Ia menyebut bahwa, ada dua kendala utama yang mengganjal pelaksanaan proyek ini adalah sengketa lahan dan keterbatasan anggaran.
Diungkapkan, hingga saat ini proses pembangunan dalam tahap perencanaan yang ditargetkan selesai bulan ini.
“Sekarang masih dalam tahap perencanaan. Setelah perencanaan rampung, baru kita masuk ke tahap pembangunan fisik,” ujarnya kepada awak media, Senin 28 Juli 2025.
Terkait sengketa tanah, Jacob tidak bisa berkomentar banyak, karena menjadi kewenangan bagian pertanahan.
Jacob menjelaskan, gedung yang akan dibangun nantinya tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan daerah, tetapi juga sekaligus menjadi kantor dinas.
Ia menegaskan pentingnya pembangunan gedung tersebut mengingat sejak tahun 2012, dinas masih menyewa gedung.
“Kalau dihitung-hitung, sudah cukup besar anggaran yang dikeluarkan hanya untuk sewa. Padahal dana itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih prioritas,” tegasnya.
“Karena itu, saya berharap bagian pertanahan segera menyelesaikan persoalan ini, agar pembangunan bisa dimulai dan tahun 2026 sudah bisa ditempati,” tambah Jacob.
Untuk proyek ini, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar. Namun, menurut Jacob, jumlah tersebut masih belum mencukupi karena sudah termasuk biaya perencanaan dan pajak.
“Saya harap akhir tahun ini persoalan lahan bisa selesai, supaya kita bisa mulai membangun,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
