TIMIKA, Koranpapua.id- Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika pernah disorot Valentinus Sudarjanto Sumito, saat menjabat Pj Bupati Mimika.
Valentinus mengatakan, hampir setengah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mimika dihabiskan untuk membiayai belanja pegawai.
Bahkan Valentinus waktu itu menyebutkan bahwa, kondisi kepegawaian di Kabupaten Mimika sebagai yang paling tidak sehat di Indonesia.
Apa tanggapan Johannes Rettob (JR), Bupati Mimika terkait hal ini?
Kepada wartawan, Bupati JR mengaku akan melakukan evaluasi terhadap anggaran belanja pegawai yang membebani keuangan daerah.
“Ini yang kami mau perbaiki, restrukturisasi anggaran. Seperti yang tadi disampaikan pak Sekda, jangan sampai uang hanya habis untuk bayar pegawai negeri, belanja pegawai. Masyarakat ada banyak, jadi nanti kita akan periksa,” ujar Johannes Rettob, Senin 14 April 2025.
Dikatakan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah ada terlebih dahulu sebelum dirinya dan wakik bupati menjabat.
Namun begitu dimungkinkan untuk dievaluasi pada perubahan anggaran nanti.
“Saya dan pak wakil datang kan sudah ada DPA, sehingga ini kita akan evaluasi sama-sama. Apakah kita lanjut terus atau ada beberapa hal yang harus diperbaiki di perubahan nanti,” ujarnya.
John Rettob menekankan perubahan anggaran mendatang akan difokuskan pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Dia menilai, sejauh ini banyak proyek pembangunan yang menghabiskan dana besar namun belum masuk kategori prioritas.
Namun begitu, Bupati John memastikan bahwa di masa pemerintahannya bersama Emanuel Kemong, bakal menggunakan pendekatan membangun dari kampung ke kota.
“Prinsipnya kami berdua ini, pembangunan dari kampung ke kota. Itu saja. Kalau bangun kota terus, bangun gedung lima sepuluh lantai terus kapan masyarakat kampung dapat perhatian,” pungkasnya.
Petrus Yumte, Pj Sekda Mimika membenarkan bahwa beban belanja pegawai di daerah ini cukup besar sekitar Rp3 triliun, karenanya perlu ditangani dengan serius.
“Kita punya beban belanja pegawai ini cukup besar. Hampir lima ribu lebih ASN sehingga APBD yang besar itu belanja pegawai sekitar hampir Rp3 triliun. Itu menjadi pekerjaan bagi kami pemerintah,” tandasnya. (Redaksi)
