TIMIKA, Koranpapua.id– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Parpol tahun 2024, Kamis 20 Februari 2025.
Monitoring dan evaluasi juga berkaitan dengan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi.
Termasuk fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.
Yan Selamat Purba, Kepala Bakesbangpol Mimika di hadapan 11 pimpinan dan perwakilan Parpol berharap Parpol yang menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
Hal ini dikarenakan saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi sedang melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran, termasuk bantuan yang disalurkan ke Parpol.
“Parpol yang belum masukan LPj segera masukan ke Bangkesbangpol untuk diperiksa BPK,” kata Purba.
Ia menyebutkan berdasarkan SK Bupati Nomor 33 Tahun 2021, setiap Parpol diberikan satu suara sah sebesar Rp10 ribu.
Namun untuk di Mimika nilai Rp10 ribu sangat kecil jika dilihat dengan kondisi gegrafis dan mahalnya biaya transportasi.
“Kalau di Jawa 10 ribu itu nilainya sangat besar. Harap diusul naik oleh dewan untuk dibahas lagi agar diputuskan bersama bupati,” saran Purba.
Purba juga menyampaikan, kepada Parpol dalam mengajukan proposal bantuan harus serentak agar Bakesbangpol mempunyai waktu untuk melakukan verifikasi.
Khususnya verifikasi terkait pemanfaatan 60 persen dana membiayai pendidikan dan pelatihan politik dan 40 persen digunakan untuk operasional sekretariat.
Dengan dasar verfikasi tersebut, Bangkesbangpol mengajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK).
Ia berharap jangan ada lagi yang terlambat memasukan permohonan bantuan, meski demikian besaran bantuan yang diberikan kepada setiap Parpol berbeda-beda, sesuai perolehan jumlah suara sah pada Pemilu Legislatif.
Purba menyebutkan pada tahun 2024 terdapat sejumlah Parpol yang mendapatkan bantuan dengan besaran yang berbeda-beda.
Yakni, Partai Golongan Karya (Golkar) Rp315.040.000, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Rp249.560.000, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp183.610.000 dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rp 177.460.000.
Sementara untuk Partai Demokrat Rp162.800.000, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Rp140.510.000, Partai Bulan Bintang (PBB) Rp122.920.000, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rp82.930.000 dan Partai Hati Nurani Rakyat Rp82.200.000.
Dikatakan, salah satu kendala dalam pencairan bantuan adalah kesalahan nomor rekening. Karena dalam penyaluran bantuan ini menganut prinsip, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat laporan,” pungkasnya.
“Pada tahun 2024 Partai Gerindra tidak mendapat bantuan, alasannya dikarenakan penggunaan dana tahun 2023 belum dipertanggunjawabkan,” ungkap Purba.
Purba mengakui pertumbuhan dan partisipasi berpolitik di Mimika mengalami peningkatan. Ini sebagai bukti berkat kerjasama yang baik Parpol dengan semua pihak.
“Kita harap Mimika jadi standar dan contoh politik untuk Papua Tengah. Mencapai hal ini butuh kerja sama Parpol dengan Bakesbangpol,” imbuhnya.
Purba dalam kesempatan itu juga menawarkan kepada Parpol yang akan melakukan pendidikan politik, bisa kolaborasi dengan Bakesbangpol.
Karena Parpol dengan Bakesbangpol harus satu napas dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih.
Ia sangat berharap agar dalam memberikan pendidikan politik, bisa sampai ke masyarakat bawah terutama kepada anak-anak SMA-SMK dan mahasiswa.
Hal ini penting karena masa depan atau kader politik Parpol di Mimika berada di tangan mereka.
Ia menyakini dengan mereka mendapat pendidikan politik yang baik akan melahirkan politisi hebat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
Sementara Saleh Alhamid, Ketua DPC Hanura mengapresiasi kerjasama Bangkesbangpol Mimika dengan Parpol. Saleh sungguh merasakan selama ini Bakesbangpol sangat membantu Parpol.
Namun mengenai besaran dana satu suara 10 ribu, Saleh menilai sangat kecil dan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan politik di Mimika.
Saleh juga juga menyoroti Bakesbangpol yang selama ini lebih fokus pendidikan politik sementara kesatuan dan kebangsaan jarang disentuh.
Ia mencontohkan setiap upacara bendera jarang melibatkan masyarakat Papua, padahal semua hidup berdampingan dalam bingkai NKRI.
Selain itu, Saleh meminta Kesbangpol siapkan salinan atau copian aturan untuk dibagikan kepada Parpol untuk dibaca.
Perlu diketahui dalam pertemun ini, Parpol bersepakat mengusulkan 50 ribu untuk satu suara sah. (Redaksi)
