ADVERTISEMENT
Rabu, April 8, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Papua Tengah Mimika

Pj Bupati Mimika Serahkan DPA 2025, Semua OPD Diingatkan Utamakan Pelayanan Publik

"Jadi kalaupun ada sesuatu yang kurang pas, itulah fungsi pengawasan yang turun. Fungsi manajerial di kami. Sekda dan kepala OPD juga harus jalan, itu yang kita harapkan”.

6 Februari 2025
0
Pj Bupati Mimika Serahkan DPA 2025, Semua OPD Diingatkan Utamakan Pelayanan Publik

Foto bersama Yonathan Demme Tangdilintin, Pj Bupati Mimika usai pembagian DPA 2025.(foto:redaksi/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 Kabupaten Mimika, secara resmi diserahkan Yonathan Demme Tangdilintin, Pj Bupati Mimika kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Proses penyerahan secara simbolis berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Kamis 6 Februari 2025.

ADVERTISEMENT

Yonathan Demme Tangdilintin mengatakan, penyerahan DPA ini sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Karenanya pedoman pengelolaan pelaknaan keuangan daerah harus mengacu pada keputusan menteri tersebut.

Baca Juga

DPRK Mimika Terima Aspirasi FRP, Mathius Yanengga: Otsus Jilid II Gagal

Demo di DPRK Mimika: FRP Angkat Isu Otsus, Freeport dan Militerisme

“Keputusan Menteri Keuangan itu jelas, karenanya kita harus melaksanakannya dan perlu merasionalkan anggaran di tahun ini,” tegas Yonathan.

Ia mengingatkan APBD 2025 difokuskan pada sektor pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pengelolaannya harus tertib administrasi dan tepat sasaran serta akuntabel. Karenanya diperlukan manajemen kerja yang benar.

“Kalau kita melihat bahwa ini tujuannya untuk masyarakat juga. Jadi prinsip dari konteks manajemen kerja itu mesti diperhatikan. Pelaksanaannya harus ada manajemen kinerja,” pungkasnya.

Disampaikan meski ada 10 program prioritas yang menjadi perhatian pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah, seperti masalah stunting.

Namun, untuk saat ini waktunya terbatas, sehingga difokuskan pada pelayanan publik yang dianggap bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dihadapan pimpinan OPD yang hadir, Yonathan berpesan bahwa DPA bukan hanya sebagai dokumen biasa.

Karena itu perlu menjadi perhatian bersama agar seluruh program Pemkab Mimika yang telah disetujui oleh DPRD dapat dikawal bersama.

Lebih jauh, dirinya meminta pada Sekretariat Dewan (Setwan) untuk menjalankan fungsi legislatif dalam melakukan pengawasan anggaran di pemerintahan.

Terutama dalam mengawasi pelaksanaan semua program yang telah dirumuskan bersama mulai dari Musrembang tingkat desa (kampung) hingga tingkat kabupaten.

“Jadi kalaupun ada sesuatu yang kurang pas, itulah fungsi pengawasan yang turun. Fungsi manajerial di kami. Sekda dan kepala OPD juga harus jalan, itu yang kita harapkan,” imbuhnya. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

DPRK Mimika Terima Aspirasi FRP, Mathius Yanengga: Otsus Jilid II Gagal

DPRK Mimika Terima Aspirasi FRP, Mathius Yanengga: Otsus Jilid II Gagal

7 April 2026
Sambut HUT TNI AU ke-80, Satgas Yon Parako 466 Pasgat Laksanakan Baksos di SDI 4 Distrik Aboy

Sambut HUT TNI AU ke-80, Satgas Yon Parako 466 Pasgat Laksanakan Baksos di SDI 4 Distrik Aboy

7 April 2026
Demo di DPRK Mimika: FRP Angkat Isu Otsus, Freeport dan Militerisme

Demo di DPRK Mimika: FRP Angkat Isu Otsus, Freeport dan Militerisme

7 April 2026

Bertemu Tokoh Masyarakat Adat Mee Pago, Kementerian HAM Kirim Tim ke Dogiayai

7 April 2026
Kasus Pembunuhan Nakes: Sepuluh Anggota KKB Ditetapkan Tersangka, Empat Orang Menyerahkan Diri

Kasus Pembunuhan Nakes: Sepuluh Anggota KKB Ditetapkan Tersangka, Empat Orang Menyerahkan Diri

7 April 2026
Polres dan Pemda Nabire akan Evaluasi Organisasi yang Tidak Jelas Legalitasnya

Polres dan Pemda Nabire akan Evaluasi Organisasi yang Tidak Jelas Legalitasnya

7 April 2026

POPULER

  • Gubernur Papua Tengah Resmi Tetapkan WFH Bagi ASN Setiap Hari Jumat, Berlaku untuk Pemprov dan Delapan Kabupaten

    Gubernur Papua Tengah Resmi Tetapkan WFH Bagi ASN Setiap Hari Jumat, Berlaku untuk Pemprov dan Delapan Kabupaten

    632 shares
    Bagikan 253 Tweet 158
  • Buntut Peristiwa Dogiayai Berdarah, Kapolda Papua Copot Kompol Yocbeth Mince Mayor

    594 shares
    Bagikan 238 Tweet 149
  • Seorang Remaja Putri di Timika Ditemukan Tewas Diduga Gantung Diri, Motifnya Masih Penyelidikan

    571 shares
    Bagikan 228 Tweet 143
  • TNI AD Siap Bentuk Kodam Papua Tengah

    552 shares
    Bagikan 221 Tweet 138
  • Pemkab Mimika Tetapkan WFH Setiap Jumat, Berikut Daftar Pejabat dan Unit Kerja yang Tetap Bekerja di Kantor

    549 shares
    Bagikan 220 Tweet 137
  • Dua Unit Rumah di Timika Dilalap Api, 14 Ekor Babi Ikut Terbakar

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Perampokan Bersenjata Gasak Enam Handphone dan Uang Jutaan Rupiah

    529 shares
    Bagikan 212 Tweet 132
Next Post

Kabar Gembira, Pemkab Mimika Jadwalkan Pelaksanaan Tes SKB CPNS Tanggal 10 Februari 2025

Pj Sekda Mimika Pastikan Honorer yang Sudah Terdata di BKN Lolos PPPK 2025

Pj Sekda Mimika Pastikan Honorer yang Sudah Terdata di BKN Lolos PPPK 2025

Masuk Sekolah Kedinasan, Pemkab Mimika Seleksi Kesehatan 50 Pelajar AMOR, Gandeng Kapolres dan Dandim

Aturan Baru, Tahun Ajaran 2025 Tamatan SD, SMP, SMA-SMK Diberikan Ijazah Digital

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id